DJP: Pencantuman NIK di Faktur Pajak Bakal Genjot Basis

JAKARTA, DDTCNews - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan adanya ketentuan pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) pembeli pada faktur pajak akan menjadi alat untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan ketentuan pencantuman NIK pada faktur pajak dilakukan karena hingga saat ini masih banyak WNI yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Meski demikian, dapat dipastikan semua WNI memiliki NIK.

"NIK ini memudahkan kami untuk mengidentifikasi siapa yang beli. Semakin banyak membeli maka mereka semakin banyak melakukan aktivitas usaha. Data yang diperoleh bisa dimanfaatkan untuk memperluas basis pajak," ujar Suryo, Senin (12/10/2020).

Melalui klausul ini, DJP akan dapat dengan mudah mengidentifikasi siapa yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan seharusnya wajib membayar pajak.

Pada Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN dalam UU Cipta Kerja, identitas pembeli barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) meliputi nama, alamat, dan NPWP atau NIK atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri (SPLN) orang pribadi.

"Siapa yang punya penghasilan di atas PTKP maka wajib membayarkan pajak. Ini dilakukan untuk mendorong kepatuhan sukarela sekaligus memperluas basis," ujar Suryo.

Selain melalui perubahan aturan dalam UU Cipta Kerja, pemerintah juga akan meningkatkan kepatuhan sukarela dan memperluas basis pajak melalui kegiatan pengawasan berbasis kewilayahan yang diamanatkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

Sejalan dengan upaya peningkatan peran KPP Pratama untuk melakukan ekstensifikasi dan KPP Madya sebagai KPP yang mengamankan penerimaan pajak, DJP akan mengonversi 18 KPP Pratama menjadi KPP Madya.

Meski KPP Madya belum bertambah, ekstensifikasi berbasis kewilayahan tetap dilakukan oleh KPP Pratama sejalan dengan amanat Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-07/PJ/2020. (Bsi)