LAYANAN KEPABEANAN

Demi Tangani Covid-19, Bea Cukai Bebaskan Biaya Impor Rp1,6 Triliun

Dian Kurniati | Minggu, 30 Agustus 2020 | 16:01 WIB
Demi  Tangani Covid-19, Bea Cukai Bebaskan Biaya Impor Rp1,6 Triliun

Petugas Bea dan Cukai memeriksa dokumen impor. (Foto Humas Bea Cukai)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk barang-barang yang yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi virus Corona senilai Rp1,62 triliun.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat mengatakan fasilitas fiskal tersebut diberikan atas impor barang untuk penanggulangan virus Corona senilai total Rp6,95 triliun. Menurutnya pemanfaatan fasilitas fiskal tersebut juga melalui berbagai skema.

"Realisasi pemberian fasilitas untuk percepatan pelayanan impor dan menjaga stabilitas harga alat-alat kesehatan tersebut telah tersebar ke berbagai sektor," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/8/2020).

Baca Juga:
Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Syarif menjelaskan fasilitas yang dimanfaatkan di antaranya barang hibah bagi yayasan/lembaga sosial (PMK 70/2012), skema barang yang diimpor pemerintah pusat dan daerah (PMK 171/2019), serta alat kesehatan yang diimpor untuk penanganan pandemi (PMK 34/2020 jo PMK 83/2020).

Fasilitas yang diberikan berupa pembebasan bea masuk, tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN), dan dikecualikan dari pungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

Jika diperinci, nilai pembebasan bea masuknya sebesar Rp610,6 miliar, tidak dipungut PPN Rp683 miliar, dan dikecualikan dari pungutan PPh Pasal 22 sebesar Rp333,7 miliar.

Baca Juga:
Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

Menurut Syarif, penerima fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor paling banyak menggunakan skema yang diatur dalam PMK No. 34/2020.

Hingga 19 Agustus 2020, nilai fasilitas dengan skema PMK No. 34/2020 mencapai Rp1,18 triliun, diikuti fasilitas pembebasan dengan skema PMK No. 171/2019 Rp326 miliar, dan skema PMK No. 70/2012 Rp116 miliar.

Syarif menyebut berdasarkan data Bea Cukai hingga 14 Agustus 2020, nilai impor dan realisasi pemberian fasilitas berdasarkan PMK No. 34/2020 jo PMK No. 83/2020 ternyata sempat mengalami mengalami penurunan pada akhir Juli hingga awal Agustus.

Baca Juga:
Menkes Malaysia Ungkap Peran Cukai dalam Mereformulasi Minuman Manis

Namun, kemudian catatan impor kembali naik karena impor alat Rapid Test oleh dua perusahaan, dengan nilai impor Rp253 miliar dan total fasilitas sebesar Rp35 miliar.

Syarif menegaskan Bea Cukai selalu berkomitmen melayani masyarakat dan memberikan berbagai kemudahan melalui fasilitas dan relaksasi kebijakan di tengah kondisi pandemi virus Corona. "Agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan alat-alat kesehatan tersebut," ujarnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

31 Agustus 2020 | 15:16 WIB

#MariBicara langkah penting tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan medis dalam penyediaan alat-alat kesehatan yang diperoleh secara impor, sehingga harga mengalami penurunan,

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Sabtu, 21 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

Sabtu, 21 Desember 2024 | 07:30 WIB BEA CUKAI KUDUS

Bea Cukai Gerebek Gudang di Jepara, Ternyata Jadi Pabrik Rokok Ilegal

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?