DKI JAKARTA

Buat Warga Jakarta! Pemutihan Pajak Kendaraan Resmi Dimulai

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 09 April 2020 | 17:56 WIB
Buat Warga Jakarta! Pemutihan Pajak Kendaraan Resmi Dimulai

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan pajak berupa pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) di tengah pandemi virus Corona saat ini.

Humas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Dwi Wahyu Rahardjo mengatakan pemutihan pajak sudah bisa mulai diterapkan. Meski begitu, payung hukum yang mendasari kebijakan ini masih dalam proses.

“Pemutihan denda PKB sudah berlaku mulai Senin (6/4/2020). Artinya DKI Jakarta sudah bisa menerapkan penghapusan denda pajak kendaraan, te­tapi untuk payung hukumnya masih tahap proses,” ujar Dwi, Kamis (9/4/2020).

Baca Juga:
Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Lebih lanjut, Dwi mengimbau agar masyarakat melakukan pembayaran pajak secara online. Bagi wajib pajak yang membayar secara online, lanjutnya, bukti pembayarannya akan diantar langsung ke rumah setiap wajib pajak.

Melalui kebijakan penghapusan sanksi ini diharapkan masyarakat lebih taat pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya. Terlebih saat ini daerah sangat membutuhkan pemasukan yang besar guna memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit, obat-obatan dan sebagainya.

Sementara itu, Kepala Unit PKB dan BBNKB Samsat Jakarta Timur Iwan Syaefuddin mengatakan dari beragam jenis penerimaan pajak di Jakarta, hanya sektor PKB saja yang masih membuka kanal pembayaran.

Baca Juga:
Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa

Meski begitu, pemasukan dari sektor pajak ini terus menurun. "Penurunan tingkat pembayarannya mencapai 50% di 5 wilayah DKI Jakarta. Padahal, PKB masuk kategori pajak unggulan dan jadi pemasukan utama,” jelas Iwan.

Kondisi saat ini, lanjut Iwan sangat dilematis. Pasalnya, pemerintah saat ini membutuhkan banyak dana, tetapi di sisi lain masyarakat juga tengah menghadapi kondisi yang sulit. Untuk itu, Iwan mengimbau masyarakat tetap membayar pajak.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap membayar pajak dan memanfaatkan pembayaran pajak online, fokus dana kami saat ini untuk aspek kesehatan,” ujarnya.

Baca Juga:
Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Penghapusan denda pajak tidak hanya dilakukan Pemprov DKI Jakarta saja. Pemerintah daerah lain lainnya juga mengambil kebijakan serupa selama masa tanggap darurat pandemic Covid-19.

Dilansir dari Metropolitan, pemutihan denda pajak juga diterapkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat seperti Bekasi, Depok, Cikarang, Cinere, serta daerah Banten Tangerang, seperti Cikokol, Serpong, Cileduk, dan Ciputat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

05 November 2020 | 13:01 WIB

pemutihan denda pajak untuk DKI ber akhir sampai bulan apa thn 2020 ini ya pak?.

05 November 2020 | 13:00 WIB

pemutihan denda pajak untuk DKI ber akhir sampai bulan apa thn 2020 ini ya pak?.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:00 WIB KABUPATEN KEBUMEN

Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi