Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 720.000 Rokok Ilegal

JAKARTA, DDTCNews – Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY menyita kendaraan truk pengangkut rokok polos yang tidak dilekati pita cukai senilai Rp734,4 juta.

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil BC Jateng dan DIY Arif Setijo Nugroho mengatakan kendaraan itu memuat rokok ilegal yang produksi di Jawa Timur untuk dikirim ke Sumatra. Pelaku menutupi rokok ilegal dengan muatan buah naga dan salak.

"Pelaku sengaja merekayasa pengangkutannya. Modusnya adalah dengan menutupinya dengan muatan buah naga dan salak yang dimaksudkan untuk mengelabui petugas," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/2/2021).

Arif mengatakan penindakan terjadi pada Senin (8/2/2021) pukul 04.00 WIB. Dari hasil pencacahan barang, truk mengangkut 45 koli rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Total rokok polos yang diangkut adalah 720.000 batang rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) berbagai merek senilai Rp734.4 juta.

Arif menyebut potensi kerugian negara yang diamankan diperkirakan mencapai Rp482,63 juta, terdiri atas nilai cukai sebesar Rp378 juta, pajak rokok Rp37,8 juta, serta pajak pertambahan nilai (PPN) hasil tembakau Rp66.83 Juta.

Penindakan terjadi di Jalan Tol Semarang-Batang KM. 389, Semarang, Jawa Tengah. Awalnya, tim memperoleh informasi intelijen mengenai pergerakan truk dengan ciri tertentu dari Jawa Timur. Truk itu diduga membawa rokok ilegal ke Sumatra melewati Semarang.

"Pelaku mencoba memanfaatkan situasi di Semarang yang tengah banjir dan menerapkan gerakan Jateng di rumah saja pada weekend kemarin, berharap petugas lengah dalam melakukan pengawasan," ujarnya.

Petugas kemudian menangkap sopir dan kernet truk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku peredaran rokok ilegal dapat dijerat dengan Pasal 54 UU No. 39/2007 tentang Cukai.

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya akan dipidana. Mereka bisa dipenjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan/atau dikenai denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. (kaw)