KABUPATEN BEKASI

300 Alat Perekam Pajak Bakal Dipasang Tahun Ini

Muhamad Wildan | Kamis, 22 April 2021 | 16:45 WIB
300 Alat Perekam Pajak Bakal Dipasang Tahun Ini

Ilustrasi tapping box. (foto: Antara)

BEKASI, DDTCNews – Pemkab Bekasi berencana memasang 300 alat perekam transaksi (tapping box) di beberapa tempat usaha pada tahun ini seperti usaha restoran, hotel, tempat hiburan, dan penyedia parkir.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi Herman Hanafi mengatakan target pemasangan jumlah tapping box tersebut seharusnya selesai pada tahun lalu. Namun, target tersebut meleset lantaran pandemi Covid-19.

"Rencananya pemasangan tahap ke dua ini selesai tahun lalu, tetapi tertunda karena pandemi Covid-19 maka dilanjutkan tahun ini," katanya, dikutip Kamis (22/4/2021).

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Pemasangan tapping box merupakan tindak lanjut atas Peraturan Bupati (Perbup) No. 58/2019 yang mengatur tentang pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara daring. Dengan tapping box, kebocoran pendapatan daerah akibat tidak dilaporkannya transaksi dapat diminimalisasi.

"Pemasangan tapping box ini sesuai hasil supervisi Korsupgah KPK RI dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah," tuturnya seperti dilansir pikiran-rakyat.com.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapenda Kabupaten Bekasi Akam Muharam mengeklaim pemasangan tapping box cukup efektif mendeteksi transaksi wajib pajak. Bapenda kini memiliki data pembanding untuk dalam memeriksa kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

"Saat diketahui tidak sesuai jumlah yang semestinya dibayarkan, kita lakukan pemeriksaan. Itu kan salah satu fungsi pengawasannya dari situ," ujarnya.

Di sisi lain, Bapenda juga membentuk tim gabungan guna mengatasi maraknya pemasangan reklame tanpa izin yang berdampak terhadap penerimaan daerah. Selain itu, banyak reklame yang sudah habis masa berlaku, tetapi tak kunjung dicabut.

Dalam pembentukan tim gabungan tersebut, Bapenda berkoordinasi dengan dinas lain seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

23 April 2021 | 14:39 WIB

Dengan tapping box, akan banyak potensi yang sebelumnya tidak terealisasi menjadi terealisasi karena celah untuk tidak dilaporkannya transaksi dapat berkurang. Taping box ini sangat baik ke depannya karena dengan sistem otomatis mampu merekam transkaksi yang seharusnya terkena pajak.

22 April 2021 | 23:17 WIB

sebaiknya DJP ikutan sharing data..spy datanya tidak beda dgn omset untuk PP I ... mk buat KS yang luas mll Perpres. Bukan saja masyalah hubungannya dgn pemajakn daerah namun data yg dibangun scr menyeluruh dpt diwujudkan dlm rangka pengujian Tax Compliance tingkat pusat dan sebaliknya...

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?