AGENDA PAJAK

Yuk, Ngabuburit Bareng Lewat Webinar DDTC Academy! Gratis!

Redaksi DDTCNews | Selasa, 28 April 2020 | 16:25 WIB
Yuk, Ngabuburit Bareng Lewat Webinar DDTC Academy! Gratis!

JAKARTA, DDTCNews – Skema pajak penghasilan (PPh) final digunakan sebagai bagian dari upaya pemberian kemudahan administratif bagi wajib pajak. Harapannya, cost of compliance bisa ditekan.

Skema PPh final merupakan implikasi dari sistem pemajakan schedular. Di sebagian negara, skema ini erat kaitannya dengan sektor-sektor yang sulit dipajaki (hard-to-tax sector). Oleh karena itu, salah satu tujuan penggunaan skema ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan dengan menutup kemungkinan penghindaran atau pengelakan pajak.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan kemampuan masyarakat dalam pencatatan atau pembukuan, otoritas fiskal berpendapat skema PPh final seharusnya perlahan-lahan ditiadakan. Penggunaan skema pajak ini tidak bisa dijalankan terus-menerus.

Baca Juga:
Usai Setor PPh Final PHTB, WP Jangan Lupa Ajukan Penelitian Formal

Salah satu aspek yang menjadi pemicu adalah tidak sejalannya kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) suatu sektor yang mendapat pengenaan PPh final dengan sumbangsihnya terhadap penerimaan pajak. Isu terkait ketidakadilan muncul di sini.

Dari sinilah muncul pertanyaan, bagaimana sejatinya konsep dari PPh final itu sendiri? Apakah skema ini hanya berkaitan dengan hard to tax sector atau ada filosofi lainnya? Bagaimana tinjauan historis mengenai skema PPh final di Indonesia? Bagaimana pula relevansi PPh final di Indonesia, mengingat penggunaannya juga cukup banyak?

Untuk memperdalam topik dan membahas sejumlah pertanyaan menarik tersebut, DDTC Academy menggelar Ngabuburit Bareng DDTC Webinar dengan topik ‘Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia’. Webinar akan digelar pada Senin, 4 Mei 2020 pada pukul 16.00—17.00 WIB melalui ZOOM Cloud Meeting Apps.

Baca Juga:
Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Webinar ini akan menghadirkan dua pembicara yang kredibel, yaitu Partner Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dan Senior Researcher DDTC Fiscal Research Awwaliatul Mukarromah. Tax Researcher DDTC Fiscal Research Lenida Ayumi hadir sebagai moderator dalam webinar ini.

Sebagai informasi, penyelenggaraan webinar ini akan berbarengan dengan rilis DDTC Working Paper terbaru dengan judul yang sama.

Sama seperti webinar sebelumnya, acara kali ini terbuka untuk umum. Apakah Anda tertarik untuk mengikuti webinar ini? Jika iya, Anda hanya perlu melakukan registrasi di laman http://academy.ddtc.co.id/free_event. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Eny Marliana (+628158980228/ [email protected]) atau Hotline Academy (+62 81283935151). (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 20 Oktober 2024 | 07:30 WIB PER-8/PJ/2022

Usai Setor PPh Final PHTB, WP Jangan Lupa Ajukan Penelitian Formal

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari