AMERIKA SERIKAT

Yellen Bujuk Menteri Keuangan Sepakati Pajak Minimum Global

Muhamad Wildan | Senin, 28 Juni 2021 | 11:30 WIB
Yellen Bujuk Menteri Keuangan Sepakati Pajak Minimum Global

Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen. (foto: treasury.gov)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) berupaya untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Irlandia untuk mencapai konsensus atas pengenaan pajak korporasi minimum global.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan komunikasi antara AS dengan Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohae terus berlanjut. AS meyakini pajak korporasi minimum global lambat laun akan didukung oleh tiap yurisdiksi, termasuk Irlandia.

"Saya telah menjalin komunikasi yang konstruktif dengan Menteri Keuangan Irlandia dan dia akan bekerja sama dengan kami untuk mengenakan pajak minimum," katanya, dikutip pada Senin (28/6/2021).

Baca Juga:
Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Yellen menuturkan Pemerintah AS telah beberapa kali menjalin komunikasi dengan Irlandia. AS dan Irlandia membahas proposal dua pilar yang saat ini sedang dibahas bersama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Seperti diketahui, tarif pajak korporasi global yang disepakati oleh negara G7 dan akan diperjuangkan oleh ketujuh negara pada Inclusive Framework mencapai 15%, lebih tinggi dari tarif pajak korporasi yang berlaku di Irlandia.

"Negosiasi dengan Irlandia akan terus berlanjut untuk mencapai konsensus yang berkelanjutan dan adil serta dapat mengakomodasi tarif pajak korporasi sebesar 12,5% yang diterapkan di Irlandia selama ini," ujarnya seperti dilansir independent.ie.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Bila tarif pajak yang diusulkan G7 ini berlaku, Irlandia diprediksi akan kehilangan penerimaan pajak senilai EUR2,3 miliar atau Rp39,6 triliun per tahun. Selain Irlandia, negara lainnya yang keberatan dengan tarif 15% di antaranya China dan Hungaria.

Hungaria memandang pengenaan pajak minimum global merupakan pelanggaran atas kedaulatan negara. Menteri Keuangan Hungaria Andras Tallai menilai proposal tersebut hanyalah kepentingan negara-negara besar yang selama ini dirugikan oleh kompetisi tarif pajak. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Tunda Bea Masuk 25 Persen untuk Produk Asal Kanada dan Meksiko