AMERIKA SERIKAT

Yellen Bujuk Menteri Keuangan Sepakati Pajak Minimum Global

Muhamad Wildan | Senin, 28 Juni 2021 | 11:30 WIB
Yellen Bujuk Menteri Keuangan Sepakati Pajak Minimum Global

Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen. (foto: treasury.gov)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) berupaya untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Irlandia untuk mencapai konsensus atas pengenaan pajak korporasi minimum global.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan komunikasi antara AS dengan Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohae terus berlanjut. AS meyakini pajak korporasi minimum global lambat laun akan didukung oleh tiap yurisdiksi, termasuk Irlandia.

"Saya telah menjalin komunikasi yang konstruktif dengan Menteri Keuangan Irlandia dan dia akan bekerja sama dengan kami untuk mengenakan pajak minimum," katanya, dikutip pada Senin (28/6/2021).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Yellen menuturkan Pemerintah AS telah beberapa kali menjalin komunikasi dengan Irlandia. AS dan Irlandia membahas proposal dua pilar yang saat ini sedang dibahas bersama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Seperti diketahui, tarif pajak korporasi global yang disepakati oleh negara G7 dan akan diperjuangkan oleh ketujuh negara pada Inclusive Framework mencapai 15%, lebih tinggi dari tarif pajak korporasi yang berlaku di Irlandia.

"Negosiasi dengan Irlandia akan terus berlanjut untuk mencapai konsensus yang berkelanjutan dan adil serta dapat mengakomodasi tarif pajak korporasi sebesar 12,5% yang diterapkan di Irlandia selama ini," ujarnya seperti dilansir independent.ie.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Bila tarif pajak yang diusulkan G7 ini berlaku, Irlandia diprediksi akan kehilangan penerimaan pajak senilai EUR2,3 miliar atau Rp39,6 triliun per tahun. Selain Irlandia, negara lainnya yang keberatan dengan tarif 15% di antaranya China dan Hungaria.

Hungaria memandang pengenaan pajak minimum global merupakan pelanggaran atas kedaulatan negara. Menteri Keuangan Hungaria Andras Tallai menilai proposal tersebut hanyalah kepentingan negara-negara besar yang selama ini dirugikan oleh kompetisi tarif pajak. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN