JERMAN

Warga Jerman Tolak Tarif Pajak Penjualan Naik

Redaksi DDTCNews | Senin, 15 Agustus 2016 | 08:37 WIB
Warga Jerman Tolak Tarif Pajak Penjualan Naik

BERLIN, DDTCNews – Warga Jerman menolak usulan kenaikan tarif pajak penjualan sebesar 1%, dari 6% menjadi 7%.

Presiden Majelis Central Vermont Chamber of Commerce William Moorn mengatakan kenaikan tarif pajak akan menyusahkan konsumen karena harga barang menjadi mahal dan hasilnya pun tidak terlalu nampak seperti yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah.

“Saya senang karena pendukung memutuskan untuk tidak setuju dengan kenaikan tarif pajak. Saya sendiri meragukan akan dibuat apa kenaikan tarif tersebut nantinya. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa kami tidak menyetujui kenaikan ini,” katanya baru-baru ini.

Baca Juga:
Pasang Surut Pengenaan PPnBM di Indonesia

Moore merasa tanpa adanya kejelasan dari tujuan dinaikkannya tarif pajak penjualan tersebut, masyarakat tentu akan menolak.

Sementara itu, Ketua Dewan Ture Nelson berpendapat pendukung dari majelis tersebut tidak memahami tujuan dari kenaikkan tersebut, sehingga memunculkan persepsi yang salah kepada publik.

“Padahal dengan kenaikan tarif pajak penjualan 1% ini, kita akan dapat mengurangi tarif 20% atas pajak properti. Namun, dengan adanya penolakan ini, sepertinya pengurangan itu tidak mungkin terjadi,” ujarnya seperti dikutip melalui timesargus.com.

Ture menjelaskan sebelumnya warga Berlin telah sepakat bahwa tambahan dana hasil kenaikan tarif pajak penjualan akan digunakan untuk pengurangan tarif pajak properti. Namun akhirnya warga Jerman berubah pikiran dengan menolak kenaikan tarif tersebut. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 06 Desember 2024 | 14:21 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pasang Surut Pengenaan PPnBM di Indonesia

Minggu, 14 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda? Ternyata Produk Parfum Pernah Kena Pajak Barang Mewah

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor