JERMAN

Warga Jerman Tolak Tarif Pajak Penjualan Naik

Redaksi DDTCNews | Senin, 15 Agustus 2016 | 08:37 WIB
Warga Jerman Tolak Tarif Pajak Penjualan Naik

BERLIN, DDTCNews – Warga Jerman menolak usulan kenaikan tarif pajak penjualan sebesar 1%, dari 6% menjadi 7%.

Presiden Majelis Central Vermont Chamber of Commerce William Moorn mengatakan kenaikan tarif pajak akan menyusahkan konsumen karena harga barang menjadi mahal dan hasilnya pun tidak terlalu nampak seperti yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah.

“Saya senang karena pendukung memutuskan untuk tidak setuju dengan kenaikan tarif pajak. Saya sendiri meragukan akan dibuat apa kenaikan tarif tersebut nantinya. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa kami tidak menyetujui kenaikan ini,” katanya baru-baru ini.

Baca Juga:
Pasang Surut Pengenaan PPnBM di Indonesia

Moore merasa tanpa adanya kejelasan dari tujuan dinaikkannya tarif pajak penjualan tersebut, masyarakat tentu akan menolak.

Sementara itu, Ketua Dewan Ture Nelson berpendapat pendukung dari majelis tersebut tidak memahami tujuan dari kenaikkan tersebut, sehingga memunculkan persepsi yang salah kepada publik.

“Padahal dengan kenaikan tarif pajak penjualan 1% ini, kita akan dapat mengurangi tarif 20% atas pajak properti. Namun, dengan adanya penolakan ini, sepertinya pengurangan itu tidak mungkin terjadi,” ujarnya seperti dikutip melalui timesargus.com.

Ture menjelaskan sebelumnya warga Berlin telah sepakat bahwa tambahan dana hasil kenaikan tarif pajak penjualan akan digunakan untuk pengurangan tarif pajak properti. Namun akhirnya warga Jerman berubah pikiran dengan menolak kenaikan tarif tersebut. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 06 Desember 2024 | 14:21 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pasang Surut Pengenaan PPnBM di Indonesia

Minggu, 14 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda? Ternyata Produk Parfum Pernah Kena Pajak Barang Mewah

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP