JERMAN

Warga Jerman Tolak Tarif Pajak Penjualan Naik

Redaksi DDTCNews | Senin, 15 Agustus 2016 | 08:37 WIB
Warga Jerman Tolak Tarif Pajak Penjualan Naik

BERLIN, DDTCNews – Warga Jerman menolak usulan kenaikan tarif pajak penjualan sebesar 1%, dari 6% menjadi 7%.

Presiden Majelis Central Vermont Chamber of Commerce William Moorn mengatakan kenaikan tarif pajak akan menyusahkan konsumen karena harga barang menjadi mahal dan hasilnya pun tidak terlalu nampak seperti yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah.

“Saya senang karena pendukung memutuskan untuk tidak setuju dengan kenaikan tarif pajak. Saya sendiri meragukan akan dibuat apa kenaikan tarif tersebut nantinya. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa kami tidak menyetujui kenaikan ini,” katanya baru-baru ini.

Baca Juga:
Naikkan Tarif Pajak Penjualan, PM ini Yakin Dampak ke Inflasi Minim

Moore merasa tanpa adanya kejelasan dari tujuan dinaikkannya tarif pajak penjualan tersebut, masyarakat tentu akan menolak.

Sementara itu, Ketua Dewan Ture Nelson berpendapat pendukung dari majelis tersebut tidak memahami tujuan dari kenaikkan tersebut, sehingga memunculkan persepsi yang salah kepada publik.

“Padahal dengan kenaikan tarif pajak penjualan 1% ini, kita akan dapat mengurangi tarif 20% atas pajak properti. Namun, dengan adanya penolakan ini, sepertinya pengurangan itu tidak mungkin terjadi,” ujarnya seperti dikutip melalui timesargus.com.

Ture menjelaskan sebelumnya warga Berlin telah sepakat bahwa tambahan dana hasil kenaikan tarif pajak penjualan akan digunakan untuk pengurangan tarif pajak properti. Namun akhirnya warga Jerman berubah pikiran dengan menolak kenaikan tarif tersebut. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN