KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Sebut Digitalisasi Jadi Game Changer Ekonomi Indonesia

Dian Kurniati | Minggu, 25 September 2022 | 06:00 WIB
Wamenkeu Sebut Digitalisasi Jadi Game Changer Ekonomi Indonesia

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pemerintah telah membuat berbagai kebijakan yang dapat mendukung perkembangan ekonomi digital.

Suahasil mengatakan kebijakan tersebut salah satunya pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday. Dalam hal ini, ekonomi digital menjadi salah satu dari 18 industri pionir yang dapat mengajukan tax holiday.

"Sebagai industri pionir, sejak 2018 dimasukkan sebagai kelompok industri yang bisa mendapatkan fasilitas tax holiday di Indonesia," katanya, dikutip pada Minggu (25/9/2022).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Suahasil menuturkan tax holiday diberikan kepada wajib pajak badan yang menanamkan modal baru pada industri pionir, termasuk ekonomi digital. Dalam PMK 130/2020, disebutkan ekonomi digital mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

Pemberian tax holiday dilakukan berdasarkan sejumlah ketentuan, terutama soal nilai modal yang ditanamkan. Pada penanaman modal minimum Rp30 triliun, tax holiday yang dapat diberikan hingga 20 tahun.

Selain tax holiday, kebijakan fiskal lain yang mendukung ekonomi digital ialah PMK 17/2018 tentang transaksi elektronik dan barang digital.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Beleid itu mengatur tarif bea masuk sebesar 0% untuk berbagai barang yang dibutuhkan industri ekonomi digital berupa peranti lunak sistem operasi, peranti lunak aplikasi, multimedia, dan data pendukung atau penggerak sistem permesinan, serta peranti lunak dan barang digital lainnya.

Suahasil menjelaskan pengembangan ekonomi digital menjadi salah satu upaya persiapan pemerintah dalam memasuki industri 4.0. Terlebih, ekonomi digital termasuk sektor dengan ketahanan yang kuat, bahkan dalam situasi pandemi Covid-19.

Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 20% dari 2021 menjadi US$146 miliar pada 2025, lebih besar dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Lalu, e-commerce dan online travel diprediksi menjadi kontributor terbesar pada ekonomi digital.

"Digitalisasi adalah game changer kita ke depan dan rasanya sangat membuka peluang yang luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Suahasil. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja