PEREKONOMIAN INDONESIA

Wamenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2021 Bisa Capai 5,5%

Dian Kurniati | Senin, 08 Februari 2021 | 13:32 WIB
Wamenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2021 Bisa Capai 5,5%

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada kisaran 4,5%-5,5% pada tahun ini.

Suahasil mengatakan prediksi tersebut mempertimbangkan pemulihan yang mulai terlihat pada aktivitas perekonomian masyarakat. Adapun pada UU APBN 2021, pemerintah menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%.

"Pertumbuhan ekonomi akan meningkat pada kisaran 4,5-5,5% pada tahun 2021," katanya dalam sebuah webinar, Senin (8/2/2021).Simak pula wawancara khusus dengan Suahasil pada artikel '‘Kalau Basis Pajak Sempit, Kita Jadi Sangat Rentan’'.

Baca Juga:
Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Suahasil mengatakan proyeksi pertumbuhan hingga 5,5% juga sejalan dengan estimasi sejumlah lembaga dunia mengenai ekonomi Indonesia yang membaik. International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi 4,8%, World Bank 4,4%, serta Asian Development Bank (ADB) 4,5%.

Pemerintah, sambungnya, masih akan mengandalkan APBN sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi. Pada program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), alokasi anggarannya mencapai Rp627,9 triliun, naik dari rencana sebelumnya Rp533,1 triliun.

Alokasi itu terdiri atas penanganan masalah kesehatan senilai Rp133,07 triliun, naik dari realisasi PEN 2020 yang hanya Rp63,51 triliun. Kemudian, ada program perlindungan sosial senilai Rp148,66 triliun, serta dukungan UMKM dan koperasi senilai Rp157,57 triliun.

Baca Juga:
Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Selain itu, masih ada pula anggaran untuk mendukung program prioritas di kementerian/lembaga senilai Rp141,36 triliun, dan insentif untuk dunia usaha dengan pagu Rp47,27 triliun.

Insentif tersebut terdiri atas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, restitusi PPN dipercepat, PPh final UMKM DTP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, penurunan tarif PPh badan, PPN tidak dipungut di kawasan berikat/KITE, serta insentif bea masuk.

Suahasil menyebut dukungan bagi dunia usaha tersebut merupakan satu dari 3 game changer untuk memulihkan perekonomian nasional. Adapun 2 game changer lainnya yakni intervensi kesehatan, terutama melalui vaksinasi Covid-19, serta reformasi struktural melalui implementasi UU Cipta Kerja.

Baca Juga:
Pakai NPWP 9990000000999000, Bupot Tak Ter-Prepopulated ke SPT Tahunan

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 terkontraksi 2,07%. Realisasi itu lebih kecil dari prediksi pemerintah yakni berkisar minus 1,7% hingga 2,2%.

Kontraksi terdalam terjadi pada kuartal II/2020 atau ketika pandemi awal masuk ke Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi minus 5,32%. Kontraksi kemudian mengecil pada kuartal III dan IV/2020, dengan masing-masing tumbuh minus 3,49% dan minus 2,19%. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Kamis, 06 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pakai NPWP 9990000000999000, Bupot Tak Ter-Prepopulated ke SPT Tahunan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 08 Februari 2025 | 14:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jangan Lupa! Beli Elpiji 3 kg di Subpangkalan Harus Tunjukkan KTP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 13:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Pajak Akibat Penyitaan Rumah Orang Tua

Sabtu, 08 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Rumah Ditanggung Negara, Pemerintah Perhatikan Sektor Perumahan

Sabtu, 08 Februari 2025 | 11:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

Wah! DJP Lagi Siap-Siap Kirim Email Blast ke WP Soal Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 08 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mekanisme Pemungutan Pajak Hasil Bumi Kerajaan Majapahit

Sabtu, 08 Februari 2025 | 10:30 WIB MALAYSIA

Pengusaha Minta Perpanjangan Pembebasan Pajak untuk Bus Wisata

Sabtu, 08 Februari 2025 | 10:00 WIB KABUPATEN SUBANG

Tahun Ini Ada Lagi Penghapusan Denda PBB-P2! Jangan Lewatkan

Sabtu, 08 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Januari Deflasi, Pemerintah Tetap Waspadai Lonjakan Inflasi Ramadhan

Sabtu, 08 Februari 2025 | 09:00 WIB WEEKLY TAX NEWS ROUNDUP

Issuance of the Omnibus Regulation to Adjust the Alternative Tax Bases

Sabtu, 08 Februari 2025 | 09:00 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

PMK Sapu Jagat untuk Sesuaikan DPP Nilai Lain dan PPN Besaran Tertentu