Wali Kota Keluhkan Dampak PPKM Terhadap Penerimaan Pajak

BEKASI, DDTCNews - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengeluhkan dampak PPKM Darurat dan PPKM Level 4 terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bekasi.

Rahmat mengaku kinerja realisasi PAD per kuartal III/2021 masih jauh dari target kuartalan yang ditetapkan. Sejak 3 Juli sampai dengan akhir Juli 2021, realisasi penerimaan daerah baru 20% dari target kuartalan.

Dia menjelaskan Pemkot Bekasi setidaknya memerlukan realisasi PAD sebesar Rp3,5 miliar per hari untuk mencapai target kuartalan. Bila tidak, target realisasi penerimaan untuk kuartal III/2021 sangat sulit untuk dicapai.

"Kalau Rp500 juta [per hari] itu cuma sekitar 20% dari target. Kalau cuma 20% berarti lost-nya 80%," katanya, Jumat (6/8/2021).

Menurut Rahmat, PAD Kota Bekasi mengalami tekanan akibat ditutupnya mal hingga restoran akibat pemberlakuan PPKM Darurat dan Level 4. Akibatnya, realisasi beberapa jenis pajak seperti pajak restoran dan pajak parkir tidak dapat ditingkatkan.

Penghasilan masyarakat yang tertekan juga menurunkan kinerja PBB. "Sekarang masyarakat saja susah, PBB, pajak motor, makan di restoran, restorannya tutup. Parkir, malnya tutup," ujarnya seperti dilansir pojoksatu.id.

Akibat PPKM yang menekan PAD, Rahmat sempat meminta pemerintah pusat untuk tak melanjutkan PPKM Level 4 di Kota Bekasi. Terlebih, kasus Covid-19 di Kota Bekasi sudah mengalami penurunan dan angka kematian telah melandai.

Berdasarkan catatan Pemkot Bekasi per 1 Agustus 2021, dari total 7.135 RT di Kota Bekasi, sebanyak 5.937 RT telah ditetapkan ditetapkan sebagai zona hijau. Untuk itu, seharusnya terdapat pelonggaran terhadap PPKM yang diberlakukan di Kota Bekasi. (rig)