Wajib Pajak Ungkap Ketidakbenaran Perbuatan, DJP: Ada Batas Waktunya

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak memiliki waktu 1 bulan untuk memanfaatkan hak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU KUP sejak pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan (bukper) disampaikan oleh Ditjen Pajak (DJP).

Direktur Penegakan Hukum DJP Eka Sila Kusna Jaya menyampaikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 177/2022 mengatur pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper disampaikan kepada wajib pajak paling lama 1 bulan sebelum pemeriksaan bukper berakhir.

"Artinya wajib pajak punya waktu 1 bulan untuk melakukan pembayaran Pasal 8 ayat (3) UU KUP," katanya, dikutip pada Minggu (11/12/2022).

Pemeriksaan bukper akan ditindaklanjuti dengan penyidikan apabila wajib pajak tersebut tidak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan atau mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan, tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Penelitian akan dilakukan DJP untuk memastikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh wajib pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pemeriksaan bukper akan dihentikan bila wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan keadaan sebenarnya, wajib pajak orang pribadi yang diperiksa bukper meninggal, peristiwa ternyata bukan tindak pidana perpajakan, tidak ditemukan adanya bukper tindak pidana perpajakan, atau daluwarsa penuntutan Pasal 40 UU KUP.

Untuk diketahui, PMK 177/2022 merupakan PMK baru yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan guna memperbarui tata cara pemeriksaan bukper. Sebelumnya, tata cara pemeriksaan bukper diatur pada PMK 239/2014 s.t.d.d PMK 18/2021.

PMK 177/2022 telah diundangkan sejak 5 Desember 2022. Meski demikian, PMK ini baru berlaku setelah 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Simak 'Wajib Pajak Bisa Ungkap Ketidakbenaran Perbuatan secara Online ke DJP' (rig)