Wah, Perusahaan Tambang Ini akan Ditagih Pajak Rp7 Triliun

MEXICO CITY, DDTCNews - Pemerintah Meksiko berencana untuk menagih utang pajak perusahaan tambak perak asal Kanada, First Majestic Silver Corp. Nominal utang pajak korporasi tersebut disebut mencapai US$500 juta kurang lebih sebesar Rp7 triliun.

Dua pejabat pemerintahan Meksiko yang tidak disebutkan namanya mengatakan perusahaan tersebut secara sengaja memanipulasi harga perak menjadi lebih rendah dari harga yang seharusnya dalam 1 dekade terakhir sejak 2010.

"Pemerintah juga akan menuntut anak usaha First Majestic Silver Corp, Primero Empresa Minera. Perusahaan itu ditengarai terlibat dalam praktik pengelakan pajak yang sama dengan induknya," ujar seorang pejabat pemerintah, seperti dikutip Senin (8/2/2021).

Untuk diketahui, First Majestic Silver Corp adalah perusahaan tambang yang berbasis di Vancouver dan memiliki 3 tambang di Meksiko dan 8 tambang yang masih belum beroperasi.

Primero Empresa Minera adalah perusahaan tambang yang dibeli First Majestic Silver Corp pada 2018. Analisis pemerintah menyebutkan Primero Empresa Minera digunakan First Majestic untuk memanipulasi harga perak dan memindahkan laba dari aktivitas tambang ke negara suaka pajak.

Sejak Presiden Andres Manuel Lopez Obrador menjabat pada 2018, otoritas pajak Meksiko tercatat lebih aktif menindak praktik pengelakan pajak oleh korporasi. Obrador bahkan mengancam akan ada hukuman pidana penjara bagi pihak-pihak yang terlibat.

Sengketa antara pemerintah melawan First Majestic sesungguhnya bukanlah sengketa yang pertama. Pada tahun lalu, Pemerintah Meksiko memenangkan pengadilan melawan korporasi tersebut pada September 2020.

Tahun lalu, Pemerintah Meksiko juga mengajukan gugatan pajak baru atas indikasi pengelakan pajak senilai MXN7,8 juta. Meski demikian, dokumen gugatan yang diajukan oleh pemerintah melalui pengadilan di Durango ditolak oleh majelis hakim.

Majelis hakim memandang, seperti dilansir channelnewsasia.com, dokumen audit sebagai dasar atas gugatan yang diajukan oleh pemerintah masih kurang lengkap. (Bsi)