ARMENIA

Wah, Negara Ini Seragamkan Tarif Pajak Penghasilan

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 09 Januari 2020 | 10:48 WIB
Wah, Negara Ini Seragamkan Tarif Pajak Penghasilan

Ilustrasi landscape Yerevan, Ibu Kota Armenia. (foto: cdn.britannica.com)

YEREVAN, DDTCNews – Pemerintah Armenia memperkenalkan tarif tetap sebesar 23% untuk pajak penghasilan (PPh) pada 1 Januari 2020. Tarif tetap ini berlaku untuk seluruh lapisan penghasilan.

Kebijakan ini dipandang akan sangat menguntungkan wajib pajak berpenghasilan tinggi. Pasalnya, wajib pajak dengan lapisan penghasilan tinggi sebelumnya harus membayar pajak dengan tarif 36%. Namun, pemerintah berujar reformasi ini dilakukan untuk meminimalisasi upaya penghindaran pajak.

“Kebijakan baru ini akan membuat pengusaha berhenti menyembunyikan gaji tinggi karyawan mereka. Pada akhirnya kebijakan ini diharapkan dapat membantu mendorong kondisi ekonomi dengan bertambahnya pendapatan negara,” demikian kutipan pernyataan pemerintah Armenia, Rabu (8/1/2020).

Baca Juga:
PMK 81/2024 Ubah Aturan Penyetoran PPh PHTB oleh Instansi Pemerintah

Sebelum reformasi dilakukan, terdapat tiga lapisan penghasilan kena pajak (tax bracket) di Armenia. Lapisan penghasilan terendah dikenakan tarif 23% dan menyasar wajib pajak yang pendapatannya tidak melebihi 150.000 dram (setara Rp4,5 juta).

Selanjutnya, wajib pajak yang memiliki penghasilan senilai 150.000 dram hingga 2 juta dram (setara Rp59,7 juta) harus membayar pajak dengan tarif 28%. Terakhir, wajib pajak yang menerima penghasilan 2 juta dram ke atas dikenai pajak dengan tarif 36%.

Hal ini berarti wajib pajak di lapisan penghasilan kedua membayar pajak 5% lebih rendah. Kemudian, wajib pajak di lapisan penghasilan ketiga membayar pajak lebih rendah 13% daripada tarif sebelumnya. Sementara itu, wajib pajak yang berada di lapisan terbawah akan membayar persentase tarif yang sama.

Baca Juga:
Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Selain itu, pemerintah juga mengumumkan akan menurunkan tarif pajak penghasilan sebesar 1% setiap tahun hingga 2023. Artinya, pada 2023 tarif pajak penghasilan akan berada pada level 20%. Namun, para ahli ini khawatir reformasi tarif ini justru menciptakan masalah baru di masyarakat.

Pasalnya, penyeragaman tarif dianggap akan semakin meningkatkan polarisasi. Secara khusus, ekonom Tadevos Avetisyan menganggap kebijakan ini tidak adil. Hal ini lantaran wajib pajak yang merasakan peningkatan pendapatan riil hanya yang berpenghasilan tinggi

Lebih lanjut, seperti dilansir jam-news.net, Avetisyan juga khawatir polarisasi sosial yang ada di Armenia akan semakin meningkat. Sebab, penyeragaman tarif akan masyarakat akan terbagi lagi menjadi yang sangat miskin dan yang sangat kaya.

“Di bawah mekanisme pajak baru ini, wajib pajak di lapisan penghasilan terendah tidak akan merasakan peningkatan pendapatan. Sebab, mereka membayar dengan tarif yang sama. Namun, secara paralel, pendapatan riil orang-orang dengan gaji tinggi akan meningkat,” ujar Avetisyan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:30 WIB CORETAX SYSTEM

Integrasikan Pengawasan WP, Coretax Perlu Terhubung ke Semua Instansi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:00 WIB PMK 81/2024

PMK 81/2024 Ubah Aturan Penyetoran PPh PHTB oleh Instansi Pemerintah

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rekening dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:00 WIB PMK 136/2024

Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:30 WIB KABUPATEN SLEMAN

Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:00 WIB APBN 2025

Prabowo Instruksikan Penghematan, Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran

Selasa, 04 Februari 2025 | 09:10 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Airlangga Minta Ada Perlakuan Khusus Bagi PKP Consumer Goods

Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah