AMERIKA SERIKAT

Waduh, Penurunan PPh Badan AS Tidak Signifikan Tarik Investasi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 30 Januari 2019 | 17:50 WIB
Waduh, Penurunan PPh Badan AS Tidak Signifikan Tarik Investasi

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (foto: abcnews)

WASHINGTON, DDTCNews – Reformasi pajak yang dijalankan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) belum memberi dampak signifikan pada arus investasi ke Negeri Paman Sam. Padahal, Trump telah memangkas pajak sebanyak US$1,5 triliun.

Hal ini ditemukan dari survei yang dilakukan The National Association of Business Economics (NABE). Presiden NABE Kevin Swift memaparkan hanya beberapa perusahaan yang mengalami percepatan investasi karena pemangkasan pajak penghasilan perusahaan (PPh).

“Sebagian besar atau sekitar 84% responden menunjukkan reformasi PPh Badan tidak memberi dampak positif pada perusahaan. Hanya sebagian kecil yang mengalami percepatan investasi karena reformasi pajak Trump,” katanya di Washington, Senin (28/1/2019).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Padahal, Gedung Putih sempat bersumbar asumsi terkait strategi pemangkasan PPh badan yang dilakukan Trump mampu mendorong belanja perusahaan dan meningkatkan tenaga kerja. Asumsi tersebut muncul karena tarif PPh Badan diturunkan cukup besar dari 35% menjadi 21%.

Pertumbuhan lapangan kerja hanya meningkat sedikit pada kuartal IV/2018 dibandingkan dengan kuartal III/2018. Hanya lebih dari sepertiga responden melaporkan peningkatan lapangan kerja di perusahaannya selama tiga bulan terakhir.

Namun, tarif pajak yang lebih rendah itu justru berdampak pada sektor penghasil barang. Ini dikarenakan 50% responden dari sektor ini melaporkan peningkatan investasi. Sedangkan hanya 20% responden yang mengaku telah mengalihkan investasi ke AS dari luar negeri.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Dalam laporan tertulis, NABE mencatat adanya perlambatan dalam belanja bisnis. Ukuran survei belanja modal mengalami penurunan pada Januari ke level terendah sejak Juli 2017. Ekspektasi untuk belanja modal untuk tiga bulan ke depan juga dikabarkan melemah.

“Dalam laporan kami, hanya sedikit perusahaan yang meningkatkan belanja modal. Namun, penurunan tarif PPh Badan tampaknya lebih terkonsentrasi dalam infrastruktur dibandingkan dalam investasi teknologi informasi dan komunikasi,” ungkapnya melansir Fortune. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari