Wacana RUU Omnibus Law dan Pemindahan Ibu Kota Dianggap Perlu Ditunda

JAKARTA, DDTCNews—Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengingatkan pemerintah untuk memprioritaskan isu kesehatan dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).

Chatib menilai pemerintah bisa menunda semua target atau proyek yang telah direncanakan, termasuk pengesahan dua undang-undang omnibus law dan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

“Fokus saat ini hanya pada penanganan Covid-19, pada sektor kesehatan. Hal-hal lainnya bisa kita diskusikan kemudian. Pemerintah harus mengontrol pandemi," katanya dalam diskusi virtual, Senin (13/4/2020).

Chatib beralasan pemerintah perlu memprioritaskan isu Corona lantaran dana yang dibutuhkan dalam penanganan virus itu tidaklah kecil, terutama dalam pengadaan rapid test dan pelbagai alat-alat Kesehatan, termasuk penunjangnya.

Belum lagi, lanjutnya, penanganan kesehatan di saat pandemi akan sangat berpengaruh besar pada ketersediaan sumber daya di masa mendatang. Untuk itu, pengesahan omnibus law atau pemindahan ibu kota ada baiknya dilakukan setelah pandemi berakhir.

Selain itu, Chatib juga berharap pemerintah bisa memastikan jaminan sosial bagi masyarakat yang pendapatannya tergerus atau bahkan hilang karena pandemi ini. Salah satu cara yang bisa ditempuh di antaranya melalui bantuan langsung tunai (BLT).

"Pemerintah harus menyiapkan program perlindungan sosial yang cukup. Kalau Anda mau meminta mereka tetap di rumah, Anda juga harus mengkompensasi mereka," ujarnya.

Untuk diketahui, Pemerintah telah mengajukan RUU omnibus law Cipta Kerja dan Perpajakan kepada DPR untuk disahkan. Pemerintah menyebut kedua omnibus law bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Pemerintah juga berencana memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Dana yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota mencapai Rp466 triliun. Proyek itu rencananya mulai dibangun pada pertengahan 2020. (rig)