KANADA

Wacana Pajak Buyback Saham Tuai Protes Pelaku Industri Migas

Muhamad Wildan | Selasa, 08 November 2022 | 13:00 WIB
Wacana Pajak Buyback Saham Tuai Protes Pelaku Industri Migas

Ilustrasi.

OTTAWA, DDTCNews - Perusahaan-perusahaan migas yang tergabung dalam Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP) mempertanyakan rencana pemerintah Kanada yang bermaksud mengenakan pajak khusus atas buyback saham.

Dalam keterangan resminya, CAPP berpandangan pajak atas buyback saham akan menghambat investasi pada sektor migas di Kanada.

"Pajak atas buyback saham akan menghambat investasi dan menimbulkan risiko bagi para pemegang saham," tulis CAPP dalam keterangannya, dikutip Selasa (8/11/2022).

Baca Juga:
Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

CEO Birchcliff Energy Jeff Tonken mengatakan dengan mengusulkan pemungutan pajak atas buyback saham, pemerintah telah mengabaikan kebutuhan industri migas dan perekonomian secara umum.

Tak hanya itu, pajak atas buyback saham juga bertentangan dengan kebijakan pemerintah. "Pada satu sisi pemerintah mencoba menekan penggunaan bahan bakar fosil, tetapi di sisi lain pemerintah kali ini berusaha melarang perusahaan membeli kembali sahamnya. Ini tidak masuk akal," ujar Tonken seperti dilansir bnnbloomberg.ca.

CEO Enerplus Ian Dundas mengatakan rencana pengenaan pajak atas buyback saham bukanlah kebijakan yang tepat di tengah tingginya harga migas seperti ini saat ini. "Kebijakan harus berfokus pada peningkatan investasi dan pasokan. Pajak yang lebih tinggi bukanlah solusi untuk meningkatkan pasokan," Dundas.

Baca Juga:
Biaya Hidup Makin Mahal, Senator Usul Jasa Listrik-Internet Bebas PPN

Untuk diketahui, Pemerintah Kanada berencana mengenakan pajak sebesar 2% atas buyback saham mulai 1 Januari 2024. Pengenaan pajak atas buyback saham dipandang perlu untuk mendorong perusahaan menanamkan modalnya pada sektor riil, bukan membeli kembali saham yang beredar untuk kepentingan para investor.

Pemerintah Kanada memperkirakan tambahan penerimaan yang bersumber dari pengenaan pajak atas buyback saham adalah senilai CA$2,1 miliar untuk 5 tahun ke depan atau senilai CA$420 juta per tahun.

Pajak atas buyback saham yang direncanakan oleh Kanada memiliki kemiripan dengan cukai buyback saham yang akan diberlakukan oleh AS pada tahun depan.

Baca Juga:
Jaga Daya Beli, India Naikkan Threshold Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dengan diundangkannya Inflation Reduction Act, AS akan mengenakan cukai atas buyback saham dengan tarif sebesar 1%. Cukai ini berlaku perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek.

AS memperkirakan cukai atas buyback saham akan menghasilkan tambahan penerimaan senilai US$125 miliar untuk 10 tahun ke depan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 18:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Tindak Lanjuti Aktivasi Akun PKP, Fiskus Kunjungi Alamat Perusahaan

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi