KP2KP SANGATTA

Verifikasi Lokasi Usaha WP, Petugas Pajak Tempuh Perjalanan 3 Jam

Redaksi DDTCNews | Kamis, 24 Februari 2022 | 18:00 WIB
Verifikasi Lokasi Usaha WP, Petugas Pajak Tempuh Perjalanan 3 Jam

Ilustrasi.

SANGATTA, DDTCNews – Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sangatta melakukan verifikasi lapangan atas permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) yang diajukan wajib pajak, CV Dheby.

Pelaksana verifikasi lapangan dilakukan dua pegawai KP2KP Sangatta, yaitu Exa Purba dan Fatma Eka Sari. Verifikasi dilakukan di Jalan H.M Ardant, RT.007 RW.003 Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur pada 17 Februari 2022.

Exa menjelaskan kunjungan tersebut merupakan rangkaian proses penetapan pengukuhan PKP dan aktivasi akun PKP dengan tujuan memverifikasi alamat dan kegiatan usaha wajib pajak apakah sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya atau tidak.

Baca Juga:
Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

"Setelah permohonan PKP dan aktivasi akun PKP selesai diproses, wajib pajak lantas mengajukan permohonan sertifikat elektronik, instalasi aplikasi perpajakan dan rutin melakukan pelaporan SPT Masa," katanya dikutip pada laman resmi DJP, Kamis (24/2/2022).

Kegiatan verifikasi ini juga diisi dengan wajib pajak menandatangani berita acara dan petugas pajak memfoto aset perusahaan untuk nantinya dimasukkan kedalam laporan. CV Dheby yang bergerak di bidang konstruksi juga telah kooperatif selama proses wawancara.

Exa menambahkan wajib pajak dapat menghubungi KP2KP Sangatta apabila menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai PKP. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu pelaporan SPT Masa setiap bulan.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

“Jika sudah dikukuhkan sebagai PKP dan aktivasi akun PKP telah selesai dilakukan, CV Dheby wajib melakukan pelaporan SPT Masa setiap bulannya, dan jika ada kendala dapat menghubungi KP2KP Sangatta,” tuturnya.

Untuk diketahui, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU No. 8/1984 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42/2009. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan