VAKSINASI

Vaksin Makin Mahal, Sri Mulyani Estimasi Biaya Vaksinasi Membengkak

Dian Kurniati | Kamis, 28 Januari 2021 | 09:46 WIB
Vaksin Makin Mahal, Sri Mulyani Estimasi Biaya Vaksinasi Membengkak

Ilustrasi. Petugas meletakan vaksin Covid-19 Sinovac ke dalam lemari pendingin saat tiba di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (26/1/2021). Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menerima sebanyak 2.340 dosis vaksin Covid-19 tahap pertama bagi tenaga kesehatan guna pencegahan penularan Covid-19. ANTARA FOTO/Siswowidodo/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengestimasi anggaran program vaksinasi Covid-19 akan melampaui Rp73,3 triliun karena harga vaksin makin mahal.

Sri Mulyani mengatakan persaingan memperoleh vaksin Covid-19 di dunia saat ini makin sulit. Alasannya, banyak negara-negara kaya berani membeli vaksin dengan harga lebih tinggi daripada perkiraan pemerintah sebelumnya.

"Estimasi Rp73,3 triliun berdasarkan estimasi harga yang disampaikan. Tentu kami akan melihat terus dinamika yang terjadi," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1/2021).

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Sri Mulyani mengatakan langkah negara-negara kaya memborong vaksin Covid-19 menyebabkan negara lain dengan kemampuan fiskal lebih rendah kesulitan untuk menjangkaunya. Dari berbagai negosiasi pemesanan, menurutnya, harga vaksin akan terus naik karena negara kaya berani membeli dengan harga mahal.

World Health Organization (WHO) bahkan telah memperingatkan masalah vaksinasi Covid-19 bisa menjadi tragedi moral dunia karena semua negara kaya saling berebut sedangkan yang miskin tidak bisa mendapatkannya.

Di Indonesia, Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan memberikan vaksin gratis kepada masyarakat agar bisa segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Pemerintah menargetkan vaksinasi diberikan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi syarat, seperti tidak memiliki komorbid, belum pernah terinfeksi Covid-19, serta berusia 18 sampai 59 tahun.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Pemerintah juga telah mengantongi komitmen penjualan vaksin hingga 663,5 juta dosis dari berbagai produsen di dunia. Hingga saat ini, pemerintah telah membayar untuk 3 dosis juta vaksin Sinovac yang tiba pada Desember 2020 senilai Rp633,8 miliar.

Sri Mulyani menjamin semua proses pengadaan vaksin akan berjalan secara akuntabel dan sesuai dengan tata kelola yang baik. "Untuk seluruh pengadaan vaksin, kami dikawal sangat ketat erat oleh KPK, BPK, dan teman-teman Kemenkes sehingga bisa merasa tenang menjalankan tugas ini," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan saat ini pemerintah juga tengah mengajukan 108 juta vaksin Covid-19 secara gratis kepada konsorsium Gavi-Covax Facility. Dia berharap proses vaksinasi di Indonesia bisa rampung pada 2021, seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 10:47 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra