UU HPP dan Program PEN Masih Bebani Belanja Perpajakan 2022

JAKARTA, DDTCNews - Tax expenditure atau belanja perpajakan tahun ini masih akan dibebani oleh pandemi Covid-19. Pasalnya, pemerintah tetap memberikan berbagai insentif untuk mendukung pemulihan ekonomi saat ini.

Pande Putu Oka, Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengatakan realisasi belanja perpajakan tahun ini masih tergantung pada dinamika perekonomian.

“Akan dipengaruhi aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat dan profitabilitas dunia usaha,” kata Pande kepada DDTCNews, Senin (7/2/2022).

Menurut Pande, beberapa fasilitas perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan menambah porsi belanja pajak.

“Terkait dengan pemberlakuan UU HPP yang memuat beberapa jenis fasilitas pajak terbaru, akan dilakukan identifikasi lebih lanjut dampaknya terhadap belanja perpajakan,” ujar Pande.

Sebagai gambaran, salah satu insentif dalam UU HPP yakni bagi wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun tidak dikenai pajak penghasilan (PPh). Kebijakan ini berlaku dalam 1 tahun pajak.

Tak hanya kebijakan dalam UU HPP, pemerintah juga memberikan insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022. Insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.03/2022.

Fasilitas pajak yang diberikan dalam PMK 3/2022 terdiri dari 3 insentif. Pertama, pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Kedua, pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25. Ketiga, PPh final ditanggung pemerintah atas penghasilan wajib pajak penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI).

Pande menyebut, dari ketiganya, fasilitas pajak yang termasuk dalam kategori belanja perpajakan adalah PPh final DTP P3-TGAI.

“Seluruh fasilitas pajak tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,” kata Pande. (sap)