UU HPP Atur Ulang Pengecualian & Fasilitas PPN, Ini Kata Dirjen Pajak

JAKARTA, DDTCNews - UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengeluarkan barang kebutuhan pokok masyarakat atau sembako dari daftar pengecualian PPN. Meski begitu, sembako juga mendapat fasilitas tidak dipungut dan/atau pembebasan PPN.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pengecualian PPN pada UU HPP kini hanya berlaku barang di luar konten PPN, yaitu makanan dan minuman yang dikenakan pajak daerah serta uang dan setara uang seperti surat berharga.

"Dengan menetapkan sebagai barang kena pajak atau jasa kena pajak, semua barang masuk ke dalam sistem dan insentif pembebasan ditujukan untuk keberpihakan kepada masyarakat kepada jenis barang dan jasa tertentu," katanya, Kamis (7/10/2021).

Suryo menuturkan UU HPP akan menata ulang terkait dengan barang dan jasa yang dikenakan PPN. Setelah sejumlah barang dan jasa dikeluarkan dari pengecualian, kini semuanya adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak.

Pengecualian PPN tetap diatur dalam Pasal 4A UU HPP. Sementara itu, pemberian fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan, diatur dalam Pasal 16B.

"Dari pasal 4A kami pindahkan ke pasal 16B, menjadi barang strategis atau jasa strategis yang dibebaskan dari PPN," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan UU HPP mengatur perluasan basis PPN melalui pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN. Harapannya, lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran.

Selain sembako, fasilitas PPN tak dipungut juga berlaku pada jasa pelayanan sosial, jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan, dan beberapa jenis jasa lainnya. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP). (rig)