UU HKPD Ubah Ketentuan Penghitungan PBB, Begini Perinciannya

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan DPR menyepakati untuk menetapkan ketentuan baru terkait dengan penggunaan nilai jual objek pajak (NJOP) dalam menghitung besaran pajak bumi dan bangunan (PBB) terutang.

Merujuk pada UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), NJOP yang dipakai untuk menghitung PBB bisa ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) senilai Rp10 juta.

Ketentuan semacam ini tidak tertuang pada UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Menurut pemerintah, ketentuan penghitungan tersebut akan membuat pemda lebih leluasa dalam asesmen tarif PBB dan NJOP.

"Dengan pengaturan ini, pemda akan lebih leluasa dalam melakukan assessment terhadap kaitan antara tarif PBB yang ditetapkan dalam Perda dan kenaikan NJOP dengan kemampuan membayar wajib pajak," tulis pemerintah pada naskah akademik RUU HKPD, Kamis (9/12/2021).

Pada UU PDRD, besaran PBB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif PBB dengan NJOP yang telah dikurangi dengan NJOPTKP. Sementara itu, pada UU HKPD, besaran PBB yang terutang dihitung dengan mengalikan 20% hingga 100% dari NJOP dengan tarif PBB.

"Meskipun pemda melakukan pemutakhiran NJOP secara berkala sehingga NJOP meningkat, tetapi pemda dapat mengatur persentase NJOP yang akan dikenakan PBB sehingga dapat memperhatikan kemampuan membayar wajib pajak," tulis pemerintah pada naskah akademik.

Dengan ketentuan baru tersebut, NJOP yang ditetapkan diharapkan dapat lebih mendekati nilai pasar dan tidak menambah beban wajib pajak secara signifikan.

Selain memuat klausul baru tentang besaran NJOP yang digunakan untuk menghitung PBB, UU HKPD juga mengubah tarif maksimal PBB yang dapat ditetapkan pemerintah kabupaten/kota dari 0,3% menjadi 0,5%. (rig)