Utang Pemerintah Tembus Rp6.000 Triliun, Sri Mulyani Yakin Masih Aman

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali meyakinkan posisi utang pemerintah masih dalam kategori aman walaupun angkanya telah menembus Rp6.000 triliun.

Menurut menkeu, warga negara memerlukan utang sebagai pembiayaan atas defisit anggaran. Data tentang utang, ujar Sri Mulyani, perlu dilihat dalam neraca secara menyeluruh sehingga dapat menggambarkan posisi keuangan dari sisi aset, kewajiban, dan ekuitas.

"[Masyarakat] sering yang didengar adalah dari headline-headline, utang negara sudah Rp6.000 triliun, apakah itu masih aman? Tidak pernah melihat neraca seluruhnya," katanya, Rabu (5/1/2022).

Sri Mulyani mengatakan APBN telah bekerja keras sebagai countercyclical untuk melawan pandemi Covid-19 sekaligus melindungi ekonomi masyarakat. APBN tersebut berasal dari pajak, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta utang.

Dia menjelaskan pemerintah selalu berupaya mengelola keuangan negara secara hati-hati. Dalam hal ini, pembiayaan utang juga digunakan untuk mendukung langkah penanganan pandemi, memulihkan perekonomian, dan membangun berbagai infrastruktur untuk masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah perlu lebih gencar memberikan pemahaman kepada publik mengenai pembiayaan utang tersebut. Jika memiliki pemahaman yang baik, lanjutnya, masyarakat juga akan lebih patuh membayar pajak.

"Kalau kita belanjanya bagus, jadi infrastruktur yang bagus, jadi SDM berkualitas, membuat Indonesia ekonominya tumbuh, ya pasti bisa bayar lagi utangnya, termasuk SBSN ini pasti bisa dibayar Insyaallah dengan aman," ujarnya.

Posisi utang pemerintah hingga akhir November 2021 tercatat senilai Rp6.713,24 triliun dengan rasio sebesar 39,84% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu terdiri atas penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp5.889,73 triliun dan pinjaman Rp823,51 triliun. (sap)