Utang Luar Negeri Indonesia Masih Tembus Rp5.200 Triliun, Ini Kata BI

JAKARTA, DDTCNews – Meskipun terjadi peningkatan pada akhir November 2018, posisi utang luar negeri Indonesia masih dinilai terkendali dan sehat.

Hal ini disampaikan Bank Indonesia (BI) saat merilis data posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir November 2018 yang tercatat senilai US$372,9 miliar (sekitar Rp5.271 triliun). Posisi ULN tersebut meningkat US$12,3 miliar dibandingkan dengan posisi akhir bulan sebelumnya US$360,5 miliar.

Rasio ULN masih stabil di kisaran 34% terhadap PDB. Performa tersebut masih lebih baik bila dibandingkan dengan rata-rata negara peers. Pada saat yang bersaman, struktur ULN masih tetap sehat karena didominasi ULN jangka panjang.

“Struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 84,8% dari total ULN,” tulis BI dalam keterangan resminya, seperti dikutip pada Rabu (15/1/2019).

ULN senilai US$372,9 miliar, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral senilai US$183,5 miliar serta utang swasta termasuk BUMN senilai US$189,3 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia pada akhir November 2018 tumbuh 7,0% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya 5,3%.

Kenaikan ULN dari bulan sebelumnya, menurut BI, dikarenakan faktor neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hal ini membuat utang dalam rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.

Posisi ULN pemerintah pada akhir November 2018 sebesar 180,5 miliar dolar AS atau tumbuh 4,4% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya 3,3%. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama November 2018.

Sementara, ULN swasta pada akhir November 2018 tumbuh 10,1% (yoy). Pertumbuhan ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya 7,7%. Peningkatan terutama didorong oleh neto pembelian surat utang korporasi oleh investor asing.

BI mengatakan sebagaian besar ULN swasta dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN dalam empat sektor tersebut mencapai 73,9% terhadap total ULN swasta.

BI, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN. Masing-masing otoritas akan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (kaw)