PAJAK DIGITAL

Uni Eropa Akan Perketat Aturan Bisnis Digital

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 26 September 2020 | 07:01 WIB
Uni Eropa Akan Perketat Aturan Bisnis Digital

Ilustrasi. (Getty Images)

BRUSSELS, DDTCNews - Uni Eropa memiliki komitmen kuat untuk memperketat aturan bisnis digital pada pasar tunggal melalui rancangan kebijakan baru.

Komisioner Uni Eropa bidang pasar dan layanan internasional Thierry Breton mengatakan sudah ada rancangan aturan bisnis digital dalam bentuk RUU layanan digital/Digital Services Act.

Rancangan kebijakan ini merupakan pembaruan pedoman kegiatan bisnis e-commerce yang sudah berusia 20 tahun. "Draf kebijakan akan diluncurkan pada akhir 2020 untuk bisa disahkan oleh Parlemen dan Dewan Eropa," katanya dikutip Selasa (22/9/2020).

Baca Juga:
DJP Tunjuk 13 Perusahaan Asing sebagai Pemungut PPN PMSE

Breton menyebutkan RUU layanan digital akan meningkatkan kewajiban perusahaan teknologi ketika beroperasi di Eropa. Menurutnya, penyusunan draf aturan menyasar tata cara penerbitan konten di platform media sosial dan pembatasan aktivitas bisnis yang bisa dilakukan perusahaan teknologi.

Fungsi pengawasan juga menjadi salah satu pengaturan penting dalam rencana kebijakan baru bagi entitas bisnis digital. Draf RUU layanan digital akan memperkenalkan sistem pemeringkatan kepatuhan perusahaan atau regulasi yang berlaku di Uni Eropa.

Salah satu contohnya, publik dan para pemegang saham dapat melakukan penilaian atas perusahaan digital seperti dalam urusan kepatuhan pajak dan komitmen menjaga privasi pelanggan. Kemudian seberapa cepat respons perusahaan digital untuk menghapus konten ilegal.

Baca Juga:
Bukan Warga Uni Eropa, Rumah yang Dibeli di Negara Ini Kena Pajak 100%

Breton menegaskan salah satu tujuan dari rencana beleid ini adalah mencegah monopoli perusahaan untuk satu layanan digital. Hal ini menurutnya penting untuk mewujudkan iklim kompetisi berusaha yang sehat bagi semua pelaku usaha.

"Kami membutuhkan pengawasan yang lebih baik untuk platform besar digital. Ini seperti yang kami lakukan pada sistem perbankan saat terjadi krisis keuangan," imbuhnya dilansir eandt.theiet.org. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

26 September 2020 | 22:26 WIB

Sekarang, setiap sektor kehidupan pasti ada sangkut pautnya dengan dunia digital. Bahkan data pribadi pun diolah secara digital. Adanya RUU bukan akan memberikan pengawasan dan pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena digital dan internet sangatlah luas, tentu perlu adanya aturan yang ketat. Kita tidak pernah tau apa yang akan terjadi kedepannya jika tidak ada aturan mengenai hal ini.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 20 Januari 2025 | 18:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

DJP Tunjuk 13 Perusahaan Asing sebagai Pemungut PPN PMSE

Jumat, 03 Januari 2025 | 08:47 WIB PMK 81/2024

Catat! PMK 81/2024 Ubah Aturan Mata Uang dalam Penyetoran PPN PMSE

Kamis, 12 Desember 2024 | 17:55 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tunjuk Amazon Jepang Hingga Huawei Jadi Pemungut PPN PMSE

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses