Transaksi yang Sudah Pakai DPP Nilai Lain Tetap Ikuti Aturan Existing

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan PMK 131/2024 tidak turut mengatur penyerahan barang dan jasa yang selama ini telah menggunakan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain dalam penghitungan PPN.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan selama ini telah ada beberapa PMK yang mengatur DPP nilai lain dalam penghitungan PPN atas beberapa barang dan jasa. Terhadap penghitungan PPN barang dan jasa tersebut, akan tetap mengikuti peraturan yang telah ada (existing).

"Untuk beberapa jenis transaksi yang sudah menggunakan nilai lain, tetap mengikuti dari masing-masing yang diatur di aturannya masing-masing," katanya, Kamis (2/1/2025).

Suryo menuturkan kewenangan menteri keuangan untuk mengatur DPP nilai lain diatur dalam Pasal 8A ayat (2) UU PPN. Pemerintah pun menerbitkan PMK 131/2024 untuk mengatur penggunaan DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual sehingga tarif efektif PPN tetap 11%.

Pengaturan mengenai penghitungan PPN dengan DPP nilai lain sebelumnya telah diatur dalam PMK 75/2010 s.t.d.t.d PMK 71/2022. Selain itu, masih terdapat beberapa nilai lain yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang, yang diatur dalam PMK.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan Yon Arsal menjelaskan penerapan PPN dengan DPP nilai lain yang sudah berlaku di antaranya pemberian cuma-cuma barang kena pajak (BKP).

Penerapan PPN dengan DPP nilai lain untuk pemberian cuma-cuma diatur dalam PMK 75/2010 s.t.d.t.d PMK 121/2015. Dalam hal ini, PKP bersangkutan wajib membuat faktur pajak dengan menggunakan kode transaksi 04.

"Yang sudah pakai DPP nilai lain di PMK, tidak termasuk di PMK 131/2024. Dia akan ikut ketentuan yang lama," ujarnya. (rig)