Transaksi Keuangan Lainnya Harus Dibuktikan dengan Tahapan Pendahuluan

JAKARTA, DDTCNews – PMK 172/2023 turut menambah jenis transaksi tertentu yang memerlukan tahapan pendahuluan ketika wajib pajak hendak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle/ALP) atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tersebut.

Merujuk pada Pasal 4 ayat (6) PMK 172/2023, jenis transaksi yang memerlukan tahapan pendahuluan bertambah dari sebelumnya 6 jenis transaksi pada PMK 22/2020 menjadi 7 jenis transaksi. Transaksi tertentu yang baru ditambahkan dalam PMK 172/2023 transaksi keuangan lainnya.

"Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu…meliputi transaksi jasa, transaksi terkait penggunaan atau hak menggunakan harta tidak berwujud, transaksi keuangan terkait pinjaman, transaksi keuangan lainnya, transaksi pengalihan harta, restrukturisasi usaha, dan kesepakatan kontribusi biaya," bunyi pasal 4 ayat (6), dikutip pada Jumat (12/1/2024).

Tahapan pendahuluan untuk transaksi keuangan lainnya meliputi pembuktian atas kesesuaian transaksi keuangan lainnya dengan substansi dan keadaan sebenarnya, jenis transaksi, dan pengakuan secara ekonomis dan legal oleh para pihak yang melakukan transaksi keuangan lainnya.

Selain itu, tahapan pendahuluan untuk transaksi keuangan lainnya juga mencakup pembuktian atas motif, tujuan, dan alasan ekonomis (economic rationale) transaksi; dan manfaat yang diharapkan (expected benefit) dari transaksi keuangan lainnya.

Bila wajib pajak tidak dapat memberikan pembuktian atas transaksi tertentu berdasarkan tahapan pendahuluan maka transaksi tersebut menjadi tidak memenuhi ALP. Tak hanya itu, transaksi wajib pajak juga berpotensi diuji dan dikoreksi oleh Ditjen Pajak (DJP).

"Dalam hal berdasarkan pengujian penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha…wajib pajak tidak dapat membuktikan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu berdasarkan tahapan pendahuluan…dirjen pajak menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak," bunyi pasal 36 ayat (5).

Sebagai informasi, PMK 172/2023 telah diundangkan pada 29 Desember 2023 dan berlaku sejak tanggal tersebut. Dengan berlakunya PMK 172/2023, 3 aturan sebelumnya yaitu PMK 213/2016, PMK 49/2019, dan PMK 22/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (rig)