TAX AMNESTY

Tommy: Aset Saya Di Luar Negeri Lebih Banyak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 15 September 2016 | 17:41 WIB
Tommy: Aset Saya Di Luar Negeri Lebih Banyak Hutomo Mandala Putra

JAKARTA, DDTCNews – Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto mengakui bahwa kepemilikan asetnya yang berada di luar negeri lebih banyak jika dibandingkan dengan aset yang berada di dalam negeri.

Tommy mengatakan akan melakukan repatriasi untuk membawa pulang harta atau aset yang berada di luar negeri, yang antara lain berupa saham, piutang, dan sejumlah harta lainnya, untuk menambah investasinya di Indonesia.

“Ada sejumlah perusahaan, proyek, dan bisnis yang kami kerjakan di sini. Maka dengan mengikuti program ini, maka saya akan dipermudah dalam menjalankan sejumlah proyek yang saya kelola,” tutupnya seusai mendaftar tax amnesty di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar IV, Kamis (15/9).

Baca Juga:
Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Namun, pemilik Grup Humpuss ini menekankan, keinginan pribadi-nyalah yang menuntunnya untuk mengikuti program pengampunan pajak dan bukan atas paksaan dari suatu pihak.

“Program tax amnesty ini ialah sebuah kesempatan yang perlu dimanfaatkan sesegera mungkin. Selain untuk negara, keuntungannya pun akan turut bisa dirasakan oleh partisipan sendiri,” katanya.

Tommy menambahkan partisipasi dari seluruh masyarakat terhadap tax amenesty ini sangat penting karena bisa membantu pembangunan Indonesia. Bahkan melaluitax amnesty sejumlah dampak positif bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Namun, dia mengaku belum sempat mengajak seluruh keluarganya untuk mengikuti program tersebut. "Tapi saya akan mengajak seluruh keluarga saya untuk segera mengikuti program pengampunan pajak," katanya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 06 Juli 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Jumat, 29 Desember 2023 | 16:00 WIB PEMILU 2024

Bicara Kepastian Hukum, Ganjar Cerita Soal Peserta Tax Amnesty

Jumat, 06 Oktober 2023 | 11:43 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Raup Triliunan dari Penerbitan SBN Khusus PPS, Kemenkeu Beberkan Ini

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja