RAPBN 2019

Tok! Ini Postur RAPBN 2019 yang Bakal Dibawa ke Paripurna DPR

Redaksi DDTCNews | Selasa, 30 Oktober 2018 | 18:30 WIB
Tok! Ini Postur RAPBN 2019 yang Bakal Dibawa ke Paripurna DPR

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Badan Anggaran DPR akhirnya menyetujui draf RUU APBN 2019 untuk dibawa ke sidang paripurna. Sejumlah perubahan terjadi di pos belanja pemerintah pada pembahasan tahap akhir ini dibandingkan kesepakatan sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat dua perubahan angka dalam pos belanja pemerintah. Pertama, pergeseran anggaran pendidikan dari belanja masuk pos pembiayaan. Kedua, pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

“Pembahasan pada panja [panitia kerja] kemarin ada beberapa perubahan yang punya konsekuensi di postur APBN kita terutama di pos belanja pemerintah," katanya di Ruang Rapat Banggar, Selasa (30/10/2018).

Baca Juga:
Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Sri Mulyani kemudian menjabarkan bahwa pergeseran anggaran pendidikan dari pos belanja ke pembiayaan terkait dengan dana abadi penelitian senilai Rp990 miliar. Kemudian, pemangkasan DAK Nonfisik senilai Rp170 miliar awalnya untuk biaya pengelolaan sampah.

Dengan demikian, postur belanja pemerintah akan berkurang sebesar Rp1,16 triliun dari sebelumnya. Secara total anggaran belanja pemerintah dari pembahasan panja senilai Rp2.462,3 triliun menciut menjadi Rp2.461,1 triliun.

"Dana abadi penelitian bergerak ke pembiayaan dan DAK terkait pengelolaan sampah karena ini tidak terserap. Dengan demikian, kedua komponen ini akan mengurangi defisit APBN kita di 2019 sebesar Rp1,16 triliun atau dibulatkan menjadi Rp1,2 triliun,” terang Sri Mulyani.

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Draf RUU APBN mendapat persetujuan 9 dari 10 fraksi DPR. Tiga fraksi yang menyatakan setuju dengan sejumlah catatan adalah Demokrat, PKS dan PAN. Sementara, Gerindra menyatakan tidak memberikan pendapat terkait RUU APBN 2019.

"Jadi, setelah mendengar pendapat mini fraksi, draf RUU APBN ini dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Paripurna dengan 9 fraksi setuju dan 1 fraksi Gerindra tidak menyatakan pendapat atau abstain,” kata Ketua Banggar DPR RI Aziz Syamsudin.

Berikut postur asumsi dasar dan postur RAPBN 2019 yang akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR:

Asumsi Makro APBN 2018 RAPBN 2019 Postur Sementara RAPBN 2019
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,4 5,3 5,3
Inflasi (%,yoy) 3,5 3,5 3,5
Nilai Tukar (Rp/US$) 13.400 14.400 15.000
Suku Bunga SPN (%) 5,2 5,3 5,3
Harga Minyak (US$/barel) 48 70 70
Lifting Minyak (ribu barel/hari) 800 750 775
Lifting Gas (ribu barel/hari) 1.200 1.250 1.250

Pos APBN 2018 RAPBN 2019 Postur Sementara RAPBN 2019
Pendapatan Negara (Rp Triliun) 1.894,7 2.142,5 2.165,1
Belanja Negara (Rp Triliun) 2.220,7 2.439,7 2.461,1
Keseimbangan Primer (Rp Triliun) (87,3) (21,7) (20,1)
Surplus/(Defisit) Anggaran (Rp Triliun) (325,9) (297.2) (296,0)
Persentase Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB (%) (2,19) (1,84) (1,84)
Pembiayaan Anggaran (Rp Triliun) 325,9 297.2 296,0

Sumber: Kementerian Keuangan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN