HUNGARIA

Tingkatkan Daya Saing, Tarif Pajak Dipangkas

Redaksi DDTCNews | Jumat, 11 November 2016 | 14:30 WIB
Tingkatkan Daya Saing, Tarif Pajak Dipangkas

BUDAPEST, DDTCNews – Pemerintah Hongaria berencana menindaklanjuti rencana pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) perusahaan dan orang pribadi. Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana menetapkan pajak yang rendah untuk gaji dan mereformasi dunia pendidikan untuk meningkatkan daya saing.

Perdana Menteri Viktor Orban mengatakan pada pemilihan umum 2018, pemerintah akan melakukan pembahasan dengan membuat sistem pajak lebih kompetitif dengan cara memberikan pengurangan tarif pajak perusahaan menjadi 19% untuk perusahaan besar, dan untuk usaha kecil akan membayar pajak 10%.

“Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menurunkan pajak gaji rata-rata guna bersaing dengan negara tetangga seperti Slowakia dan Republik Ceko dalam 5 atau 6 tahun,” ujarnya dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, Kamis (10/11).

Baca Juga:
Dorong Transaksi Saham, Senat Filipina Setujui Penurunan Tarif Pajak

Orban menambahkan untuk PPh orang pribadi juga kemungkinan akan dipangkas dengan tarif flat sebesar 15%. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan insentif bagi perusahaan yang mau berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan.

"Kita tidak tahu bagaiman masa depan ekonomi Hongaria. Walau begitu, ekonomi Hongaria tetap perlu reformasi yang komprehensif untuk meningkatkan daya saing,” katanya.

Dalam Forum Ekonomi Dunia, Global Competitiveness Report 2015-2016, Hongaria menduduki peringkat ke-63, setelah Polandia, Republik Ceko dan Rumania. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja terampil yang dapat menaikkan upah dalam perekonomian.

Orban juga mengatakan, seperti dilansir dalam channelnewsasia.com, Pemerintah Hongaria akan melakukan reformasi pendidikan yang lebih tinggi untuk angkatan kerja Hongaria yang lebih terampil, canggih dan lebih fleksibel dalam hal mencari pekerjaan. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor

Kamis, 23 Januari 2025 | 17:00 WIB KABUPATEN SUKOHARJO

Tarif PBB-P2 Lahan Produksi Lebih Rendah, Bisa Dukung Ketahanan Pangan

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan