THAILAND

Tingkatkan Daya Saing, Pajak Ekspor Beras Bakal Dipangkas

Dian Kurniati | Rabu, 28 April 2021 | 12:30 WIB
Tingkatkan Daya Saing, Pajak Ekspor Beras Bakal Dipangkas

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews – Pemerintah Thailand berencana memangkas pajak yang dipungut atas ekspor beras, terutama ke Uni Eropa dan Inggris sebagai upaya meningkatkan daya saing komoditas beras nasional di pasar global.

Juru bicara Pemerintah Thailand Rachada Dhnadirek mengatakan keputusan pemangkasan pajak ekspor beras tersebut telah disepakati dalam sidang kabinet. Menurutnya, upaya tersebut bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Ekspor beras Thailand menghadapi persaingan yang ketat dari negara-negara seperti Vietnam, yang dapat memproduksi beras dengan kualitas tinggi dan varietas yang lebih baik untuk memenuhi permintaan mitra dagang," katanya, Selasa (27/4/2021).

Baca Juga:
Apa Itu Klinik Ekspor?

Rachada menjelaskan saat ini eksportir yang membeli beras dari penggilingan untuk diekspor harus membayar pajak 0,75% dari nilai ekspor. Pemotongan pajak untuk ekspor akan membuat harga beras menjadi lebih murah sehingga daya saingnya di pasar internasional semakin kuat.

Namun, pemerintah telah mengurangi biaya tambahan ekspor menjadi 1.500 baht atau setara dengan Rp691.800 per ton atas komoditas biji-bijian yang dikirim ke Uni Eropa dan 1.200 baht atau setara dengan Rp553.440 per ton untuk pengiriman ke Inggris.

Pada 2021, Uni Eropa memberi kuota impor beras dari Thailand sebanyak 17.728 ton beras putih dan 48.729 ton beras pecah, sedangkan Inggris sebanyak 3.727 ton beras putih dan 3.721 ton beras pecah tanpa tarif.

Baca Juga:
Cari Tambahan Penerimaan, Negara ini Rombak Regulasi Pajak Warisan

Ketika mengirimkan berasnya ke Uni Eropa dan Inggris, eksportir berkewajiban membayar biaya tambahan kepada Kementerian Perdagangan.

Rachada menambahkan Kementerian Perdagangan Luar Negeri memperkenalkan pengenaan biaya tambahan kepada eksportir beras di bawah perjanjian kuota dengan Uni Eropa pada 1997, sebagai upaya pengumpulan Dana Promosi Perdagangan Internasional.

"Pengurangan biaya tambahan ekspor tersebut berarti pemerintah akan kehilangan Dana Promosi Perdagangan Internasional sekitar 31 juta baht [setara Rp14,29 miliar] setahun," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com.

Sebelumnya, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha menyatakan pemerintah akan berupaya memperluas pasar ekspor untuk mendorong pemulihan ekonomi. Pemerintah juga mengupayakan kerja sama baik bilateral maupun multilateral untuk meningkatkan volume perdagangan internasional. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Klinik Ekspor?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

BERITA PILIHAN
Kamis, 24 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Menteri Keuangan dari Masa ke Masa

Kamis, 24 Oktober 2024 | 10:40 WIB LITERATUR PAJAK

Perlakuan Pajak atas Jasa Parkir di Indonesia, Cek Panduannya di Sini

Kamis, 24 Oktober 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Ingatkan Para Menteri untuk Dukung Makan Bergizi Gratis

Kamis, 24 Oktober 2024 | 10:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Opsen Pajak Berlaku Mulai Tahun Depan, Program Sengkuyung Digencarkan

Kamis, 24 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penegakan Hukum Bidang Pajak, Andalan Prabowo untuk Tambah Penerimaan

Kamis, 24 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kepada Sri Mulyani, Prabowo Tekankan Penggunaan APBN Harus Teliti

Kamis, 24 Oktober 2024 | 08:47 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

Ruston Tambunan Terpilih Jadi Presiden AOTCA Periode 2025-2026

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial