KANWIL DJP SULSELBARTRA

Tidak Setor Pajak yang Sudah Dipungut, Tanah Tersangka Akhirnya Disita

Muhamad Wildan | Kamis, 25 Mei 2023 | 16:30 WIB
Tidak Setor Pajak yang Sudah Dipungut, Tanah Tersangka Akhirnya Disita

Ilustrasi.

MAKASSAR, DDTCNews - Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mengadakan penyitaan aset milik tersangka tindak pidana perpajakan berinisial HW pada 23 Mei 2023.

Kanwil DJP Sulselbartra menyebut aset milik tersangka HW yang disita tersebut bakal menjadi jaminan atas kerugian pada pendapatan negara. Tak hanya itu, penyitaan dilakukan untuk mencegah pemindahtanganan aset.

"Aset tersangka yang berhasil disita, berupa satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Lamokato, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 412 meter persegi," sebut kanwil dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (25/5/2023).

Baca Juga:
Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Menurut kanwil, tersangka diduga telah secara sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dan sengaja menyampaikan SPT yang isinya tidak benar.

Kerugian Negara Sampai Miliaran Rupiah

Tindak pidana tersangka HW dilakukan sejak Januari 2018 hingga Desember 2019 dan menimbulkan kerugian negara hingga Rp4,3 miliar.

Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU KUP, tersangka HW terancam hukuman pidana penjara selama 6 bulan hingga 6 tahun dan denda sebesar 2 kali hingga 4 kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Saat penyidikan, tersangka sudah diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan dengan membayar pokok pajak beserta sanksinya sesuai dengan Pasal 44B UU KUP. Namun, kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh tersangka.

Kanwil berharap penyitaan aset dapat memberikan efek jera bagi tersangka dan mencegah wajib pajak lainnya untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi