JERMAN

Tetangga Bisa Saling Laporkan Penghindaran Pajak, Pemilu Memanas

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 11 September 2021 | 13:00 WIB
Tetangga Bisa Saling Laporkan Penghindaran Pajak, Pemilu Memanas

Ilustrasi. 

BERLIN, DDTCNews - Ide Menkeu negara bagian Baden-Württemberg, Jerman untuk membuat portal informasi praktik penghindaran pajak memicu perdebatan panas jelang pemilu pada akhir bulan ini.

Menkeu Baden-Württemberg Danyal Bayaz meluncurkan situs baru yang menjadi sarana pengaduan praktik penghindaran pajak. Situs tersebut memungkinkan warga Jerman membuat laporan kepada otoritas pajak dengan identitas anonim.

Anggota parlemen dari partai sayap kanan, CDU Christoph Ploss mengatakan portal pelaporan praktik penghindaran pajak berpotensi menurunkan kualitas pelaporan. Hal senada diungkapkan oleh politisi dari FDP Christian Lindner.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

"Apa yang tidak kita butuhkan adalah hasutan kepada negara untuk saling mencela di antara tetangga," kata Lindner dikutip pada Selasa (7/9/2021).

Sementara itu, surat kabar skala nasional Jerman Bild ikut menyoroti aksi menkeu Bayaz serupa dengan spionase pada era perang dingin. Polisi rahasia Jerman Timur, Stasi terkenal karena menggunakan teman dan tetangga sebagai alat pengawasan dan pengaduan.

Bild mengungkapkan portal pengaduan praktik penghindaran pajak akan mendorong warga negara saling mengintip dan kemudian membuat laporan anonim tentang penghindaran pajak. Padahal mekanisme pengaduan sebenarnya sudah tersedia secara nasional. Pemerintah federal memiliki saluran pengaduan penghindaran pajak yang bisa disampaikan melalui saluran telepon, pos, dan email.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Isu penghindaran pajak menjadi komoditas politik seksi jelang pemilu. Pasalnya, setiap tahunnya pemerintah Jerman kehilangan potensi penerimaan pajak dalam jumlah besar. Potensi penerimaan yang hilang ditaksir sekitar €50 miliar karena praktik penghindaran pajak.

Adapun negara bagian Baden-Württemberg mengungkapkan argumentasi perlunya saluran baru pelaporan praktik penghindaran pajak. Pemerintah menyampaikan pesan yang dikirim melalui layanan yang tersedia saat ini seringkali tidak mencantumkan informasi detail.

"Situs web baru memberi pada pejabat kesempatan untuk menindaklanjuti laporan atau pertanyaan anonim," terangnya seperti dilansir dw.com. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN