JERMAN

Tetangga Bisa Saling Laporkan Penghindaran Pajak, Pemilu Memanas

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 11 September 2021 | 13:00 WIB
Tetangga Bisa Saling Laporkan Penghindaran Pajak, Pemilu Memanas

Ilustrasi. 

BERLIN, DDTCNews - Ide Menkeu negara bagian Baden-Württemberg, Jerman untuk membuat portal informasi praktik penghindaran pajak memicu perdebatan panas jelang pemilu pada akhir bulan ini.

Menkeu Baden-Württemberg Danyal Bayaz meluncurkan situs baru yang menjadi sarana pengaduan praktik penghindaran pajak. Situs tersebut memungkinkan warga Jerman membuat laporan kepada otoritas pajak dengan identitas anonim.

Anggota parlemen dari partai sayap kanan, CDU Christoph Ploss mengatakan portal pelaporan praktik penghindaran pajak berpotensi menurunkan kualitas pelaporan. Hal senada diungkapkan oleh politisi dari FDP Christian Lindner.

Baca Juga:
Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

"Apa yang tidak kita butuhkan adalah hasutan kepada negara untuk saling mencela di antara tetangga," kata Lindner dikutip pada Selasa (7/9/2021).

Sementara itu, surat kabar skala nasional Jerman Bild ikut menyoroti aksi menkeu Bayaz serupa dengan spionase pada era perang dingin. Polisi rahasia Jerman Timur, Stasi terkenal karena menggunakan teman dan tetangga sebagai alat pengawasan dan pengaduan.

Bild mengungkapkan portal pengaduan praktik penghindaran pajak akan mendorong warga negara saling mengintip dan kemudian membuat laporan anonim tentang penghindaran pajak. Padahal mekanisme pengaduan sebenarnya sudah tersedia secara nasional. Pemerintah federal memiliki saluran pengaduan penghindaran pajak yang bisa disampaikan melalui saluran telepon, pos, dan email.

Baca Juga:
Jaga Daya Beli, India Naikkan Threshold Penghasilan Tidak Kena Pajak

Isu penghindaran pajak menjadi komoditas politik seksi jelang pemilu. Pasalnya, setiap tahunnya pemerintah Jerman kehilangan potensi penerimaan pajak dalam jumlah besar. Potensi penerimaan yang hilang ditaksir sekitar €50 miliar karena praktik penghindaran pajak.

Adapun negara bagian Baden-Württemberg mengungkapkan argumentasi perlunya saluran baru pelaporan praktik penghindaran pajak. Pemerintah menyampaikan pesan yang dikirim melalui layanan yang tersedia saat ini seringkali tidak mencantumkan informasi detail.

"Situs web baru memberi pada pejabat kesempatan untuk menindaklanjuti laporan atau pertanyaan anonim," terangnya seperti dilansir dw.com. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi