JERMAN

Tetangga Bisa Saling Laporkan Penghindaran Pajak, Pemilu Memanas

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 11 September 2021 | 13:00 WIB
Tetangga Bisa Saling Laporkan Penghindaran Pajak, Pemilu Memanas

Ilustrasi. 

BERLIN, DDTCNews - Ide Menkeu negara bagian Baden-Württemberg, Jerman untuk membuat portal informasi praktik penghindaran pajak memicu perdebatan panas jelang pemilu pada akhir bulan ini.

Menkeu Baden-Württemberg Danyal Bayaz meluncurkan situs baru yang menjadi sarana pengaduan praktik penghindaran pajak. Situs tersebut memungkinkan warga Jerman membuat laporan kepada otoritas pajak dengan identitas anonim.

Anggota parlemen dari partai sayap kanan, CDU Christoph Ploss mengatakan portal pelaporan praktik penghindaran pajak berpotensi menurunkan kualitas pelaporan. Hal senada diungkapkan oleh politisi dari FDP Christian Lindner.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

"Apa yang tidak kita butuhkan adalah hasutan kepada negara untuk saling mencela di antara tetangga," kata Lindner dikutip pada Selasa (7/9/2021).

Sementara itu, surat kabar skala nasional Jerman Bild ikut menyoroti aksi menkeu Bayaz serupa dengan spionase pada era perang dingin. Polisi rahasia Jerman Timur, Stasi terkenal karena menggunakan teman dan tetangga sebagai alat pengawasan dan pengaduan.

Bild mengungkapkan portal pengaduan praktik penghindaran pajak akan mendorong warga negara saling mengintip dan kemudian membuat laporan anonim tentang penghindaran pajak. Padahal mekanisme pengaduan sebenarnya sudah tersedia secara nasional. Pemerintah federal memiliki saluran pengaduan penghindaran pajak yang bisa disampaikan melalui saluran telepon, pos, dan email.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Isu penghindaran pajak menjadi komoditas politik seksi jelang pemilu. Pasalnya, setiap tahunnya pemerintah Jerman kehilangan potensi penerimaan pajak dalam jumlah besar. Potensi penerimaan yang hilang ditaksir sekitar €50 miliar karena praktik penghindaran pajak.

Adapun negara bagian Baden-Württemberg mengungkapkan argumentasi perlunya saluran baru pelaporan praktik penghindaran pajak. Pemerintah menyampaikan pesan yang dikirim melalui layanan yang tersedia saat ini seringkali tidak mencantumkan informasi detail.

"Situs web baru memberi pada pejabat kesempatan untuk menindaklanjuti laporan atau pertanyaan anonim," terangnya seperti dilansir dw.com. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar