AUDIT

Terpilih Jadi Auditor Eksternal IMO, Ini Penjelasan Ketua BPK

Redaksi DDTCNews | Senin, 02 Desember 2019 | 13:58 WIB
Terpilih Jadi Auditor Eksternal IMO, Ini Penjelasan Ketua BPK

Menhub Budi K. Sumadi, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai memberi keterangan pers tentang IMO. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih dan ditetapkan sebagai auditor eksternal International Maritime Organization (IMO). Penetapan dilakukan dalam Sidang Majelis ke-31 IMO di London, Inggris, Jumat (29/11/2019).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan terpilihnya BPK sebagai auditor eksternal IMO untuk periode 2020—2023 menunjukkan kompetensi auditio yang semakin diakui secara internasional sekaligus menggambarkan unggulnya diplomasi Indonesia.

Dari pencapaian ini merupakan gambaran bahwa kompetensi BPK semakin diakui secara internasional dan kemampuan diplomasi kita sangat unggul, mengingat persiapan yang sangat singkat,” ungkap Agung, seperti dikutip dari laman resmi BPK, Senin (2/12/2019).

Baca Juga:
Format TBPKB Ikut Berubah Saat Opsen Berlaku, Begini Tampilannya

Indonesia mengungguli Italia dan Inggris yang juga bersaing sebagai kandidat eksternal auditor IMO. Pada saat pemungutan suara putaran pertama, Indonesia unggul dengan perolehan 64 suara, lebih tinggi dari Inggris 55 suara, dan Italia 24 suara.

Namun, jumlah tersebut tidak menunjukkan adanya mayoritas suara. Setelah itu, pemungutan suara putaran ke-2 dilakukan. Pada pemungutan tersebut, Indonesia memperoleh 75 suara, lebih tinggi dari Inggris 64 suara.

Agung mengatakan dengan terpilihnya BPK sebagai auditor eksternal, BPK akan memeriksa laporan keuangan dan kinerja organisasi IMO serta dua institusi pendidikan di bawah IMO, yaitu World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI).

Baca Juga:
DPR Mulai Dalami Temuan BPK soal Subsidi Listrik dan Pupuk

Peran sebagai auditor eksternal organisasi internasional bukan pengalaman baru bagi BPK. Pada 2015, BPK juga telah terpilih sebagai auditor eksternal organisasi internasional di bidang anti korupsi yang berkedudukan di Wina, Austria, yaitu International Anti-Corruption Academy (IACA) untuk periode 2015—2016 dan kembali dipercaya untuk 2018—2020.

Selain itu, BPK juga dipercaya sebagai auditor eksternal pada periode 2016—2021 untuk organisasi nuklir internasional yang bekerja sama dengan PBB (International Atomic Energy Agency/IAEA).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia merupakan negara Asean pertama yang menjadi auditor eksternal IMO. Kemenangan ini dikarenakan adanya kekompakan di antara tiga pihak yakni Kemenhub, BPK RI, dan Kemenlu

Baca Juga:
PKP Bakal Wajib Memerinci Data Penyerahan terkait Faktur Pajak Eceran

“Terutama untuk pemilihan auditor eksternal ini sangat sulit karena kompetitornya Inggris [tuan rumah] dan Italia. Medannya sangat berat, tapi karena kita bersatu menyusun strategi, pada akhirnya kita dapat memenangkan pertandingan ini,” ujar Retno.

Seperti diketahui, bersamaan dengan terlihnya BPK sebagai auditor eksternal IMO, Indonesia juga terpilih kembali Indonesia menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020-2021. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : BPK , IMO
KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 12 Desember 2024 | 11:37 WIB PAJAK DAERAH

Format TBPKB Ikut Berubah Saat Opsen Berlaku, Begini Tampilannya

Minggu, 10 November 2024 | 10:30 WIB TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DPR Mulai Dalami Temuan BPK soal Subsidi Listrik dan Pupuk

Jumat, 25 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PKP Bakal Wajib Memerinci Data Penyerahan terkait Faktur Pajak Eceran

Minggu, 15 September 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Sebut Sektor Pertanian Perlu Diberikan Tax Holiday

BERITA PILIHAN
Selasa, 07 Januari 2025 | 20:30 WIB KOTA TANGERANG

Pemkot Tangerang Bidik Penerimaan Opsen Pajak Rp674 Miliar

Selasa, 07 Januari 2025 | 19:37 WIB KONSULTASI CORETAX

Registrasi Coretax Muncul ‘Nomor Identitas Diduplikasi’, Harus Gimana?

Selasa, 07 Januari 2025 | 19:20 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PMK DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu Bakal Direvisi, Ini Daftarnya

Selasa, 07 Januari 2025 | 16:00 WIB PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Realisasi Kepabeanan dan Cukai 2024 Tak Capai Target, Ini Perinciannya

Selasa, 07 Januari 2025 | 15:00 WIB KPP PRATAMA PROBOLINGGO

Gelar Edukasi, Fiskus: Manfaat Coretax Tak Hanya soal Integrasi

Selasa, 07 Januari 2025 | 14:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Berbasis Transaksi Terbukti Masih Tumbuh di 2024

Selasa, 07 Januari 2025 | 14:00 WIB BELANJA PEMERINTAH

Kementerian Bertambah, Pemerintah Tak Perlu Bikin APBN-Perubahan

Selasa, 07 Januari 2025 | 13:30 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Indonesia Masuk BRICS, Kemenlu: Demi Tatanan Global yang Inklusif

Selasa, 07 Januari 2025 | 13:01 WIB PUBLIKASI DDTC

Cek Ketentuan DPP Nilai Lain dalam UU PPN, Unduh di Sini!