PERATURAN BI 7/2023

Tempatkan DHE SDA di Dalam Negeri, Eksportir Wajib Pakai 1 NPWP Saja

Muhamad Wildan | Kamis, 03 Agustus 2023 | 17:30 WIB
Tempatkan DHE SDA di Dalam Negeri, Eksportir Wajib Pakai 1 NPWP Saja

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan BI (PBI) No. 7/2023 yang di dalamnya turut mengatur tata cara pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor SDA di dalam negeri beserta tata cara pemanfaatannya.

Dalam melaksanakan seluruh pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE) SDA, eksportir harus menggunakan 1 nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Eksportir SDA harus menggunakan 1 NPWP secara tetap untuk seluruh pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA," bunyi Pasal 22 PBI 7/2023, dikutip pada Kamis (3/8/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Eksportir yang memperoleh DHE dari ekspor SDA dengan nilai ekspor US$250.000 atau lebih wajib memasukkan DHE SDA tersebut ke dalam rekening khusus di LPEI atau bank. Rekening dapat berupa rekening giro, tabungan, atau rekening lain yang dapat digunakan untuk transaksi.

DHE SDA yang dimasukkan eksportir ke dalam rekening khusus harus tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30% dalam sistem keuangan Indonesia selama 3 bulan sejak pemasukan ke dalam rekening khusus.

"Eksportir yang tidak memenuhi kewajiban ... dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 19 ayat (3) PBI 7/2023.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

4 Jenis Instrumen Penempatan DHE SDE

DHE SDA yang dimasukkan ke Indonesia dapat ditempatkan pada 4 instrumen antara lain term deposit (TD) valas DHE, deposito valas di perbankan, rekening khusus DHE SDA, dan promissory note valas di LPEI.

Instrumen penempatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh eksportir sebagai agunan kredit rupiah, underlying transaksi swap antara nasabah dan bank, dan underlying transaksi swap lindung nilai antara bank dan BI.

"BI akan terus mengevaluasi dan memperkuat berbagai jenis instrumen penempatan dan pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pasar keuangan," tulis BI dalam FAQ PBI 7/2023.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA serta tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur.

Untuk diketahui, eksportir SDA dengan pemberitahuan pabean ekspor (PPE) senilai US$250.000 atau lebih harus menempatkan 30% dari DHE SDA-nya pada rekening khusus di dalam negeri setidaknya selama 3 bulan.

Pengawasan atas kepatuhan eksportir dalam menempatkan DHE SDA pada rekening khusus akan diawasi oleh BI. Bila BI menemukan adanya pelanggaran, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) akan menjatuhkan sanksi penangguhan pelayanan ekspor. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN