AUSTRALIA

Telat Bayar Pajak, Kredit Usaha Siap-siap Bakal Dipersulit

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 13 Februari 2020 | 10:19 WIB
Telat Bayar Pajak, Kredit Usaha Siap-siap Bakal Dipersulit

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews—Australian Taxation Office (ATO) memperingatkan bisnis kecil dan menengah (UKM) untuk membayar pajak tepat waktu. Pasalnya, ATO tidak segan untuk memberi catatan buruk UKM yang menunggak pajak pada lembaga pemberi kredit.

"Banyak UKM yang hanya memanfaatkan ATO sekadar untuk kebutuhan kredit. Namun setelah itu, mereka justru tidak memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu," kata Senior Eksekutif Scottish Pacific, Wayne Smith, Rabu (12/2/2020)

Laporan catatan buruk dari ATO tersebut juga hanya berlaku terhadap UKM dengan kriteria tertentu, di antaranya memiliki utang pajak hingga AUD$100.000 atau menunggak lebih dari 90 hari.

Baca Juga:
AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Smith menilai laporan catatan buruk dari ATO akan berdampak buruk terhadap penilaian dan batas pemberian utang UKM. Ujung-ujungnya, UKM yang menunggak pajak akan lebih sulit memperoleh kredit atau mendapat pendanaan berkelanjutan dari lembaga keuangan.

Sayangnya, kebijakan pelaporan ATO kepada lembaga keuangan atau pemberi kredit tersebut belum sepenuhnya dipahami UKM. Alhasil, UKM juga tidak begitu mengetahui konsekuensi dari telat bayar pajak terhadap penilaian debitur atau UKM.

"Mereka sering membuat keputusan untuk membayar kreditor lain terlebih dahulu dan menunda untuk membayar pajak pada ATO. Apalagi ketika UKM memiliki uang tunai yang terbatas. Mereka pikir itu pilihan paling tepat," tutur Smith.

Baca Juga:
Senator Minta Penumpang Pesawat Kelas Ekonomi Tak Dipungut Travel Tax

Smith mengimbau para UKM untuk tidak menyepelekan pembayaran pajak. Apalagi, prospek bisnis 2020 terbilang suram, sehingga untuk dapat bertahan harus memiliki struktur pendanaan yang berkelanjutan agar tidak memengaruhi arus kas.

Apabila struktur pendanaan yang berkelanjutan ini terganggu, ujung-ujungnya UKM juga akan terancam makin sulit memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan kata lain, wajib pajak atau UKM wajib menjaga penilaian debitur tetap baik.

Dilansir dari pymnts.com, Pemerintah Australia mengaku tengah gencar memerangi praktik penghindaran pajak di kalangan UKM. Akibat praktik penghindaran pajak tersebut, Australia mengalami kerugian atau potential loss hingga AUD$11 miliar. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik