Tekan Fraud Pajak, Aturan Pelaporan Beneficial Ownership Disiapkan

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Kementerian Keuangan AS melalui Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mengusulkan ketentuan baru mengenai pelaporan informasi tentang beneficial ownership atau pemilik manfaat.

Menurut FinCEN, transparansi beneficial ownership diperlukan untuk mencegah aliran dana gelap, korupsi, pencucian uang, serta fraud dan pengelakan pajak. Rencananya, rancangan aturan yang diusulkan merupakan aturan pelaksana dari Corporate Transparency Act.

"Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada FinCEN yang menunjukkan identitas beneficial owner seperti nama lengkap, tanggal lahir, tempat tinggal atau alamat bisnis, dan nomor identitas khusus dari FinCEN yaitu FinCEN identifier," sebut FinCEN dalam dokumen resmi, Kamis (9/12/2021).

Aturan baru yang diusulkan FinCEN akan memerinci bagaimana dan kapan FinCEN identifier dapat digunakan. Selain itu, perusahaan yang wajib lapor juga harus menyampaikan informasi tentang beneficial ownership dalam waktu 14 hari setelah perusahaan baru didirikan.

Untuk diketahui, beneficial owner pada ketentuan yang diusulkan tersebut merupakan mereka yang memiliki kontrol substansial atas suatu perusahaan atau memiliki saham sebesar 25% dari total saham yang beredar.

Untuk korporasi yang sudah berdiri sebelum rancangan aturan ini berlaku, lanjut FinCEN, korporasi bersangkutan memiliki waktu maksimal 1 tahun untuk menyampaikan informasi beneficial ownership kepada FinCEN.

Nanti, data dan informasi mengenai beneficial ownership bakal bisa diakses instansi-instansi, mulai dari penegak hukum hingga otoritas pajak. (rig)