PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Tekan Biaya, Jokowi Minta Infrastruktur Segera Dibenahi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 06 Desember 2016 | 15:30 WIB
Tekan Biaya, Jokowi Minta Infrastruktur Segera Dibenahi

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah gencar membangun infrastruktur secara merata di Indonesia sehingga ekonomi daerah pun maju. Inilah yang menjadi keinginan utama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi mengatakan masih banyak proyek infrastruktur Indonesia yang harus dijalankan dengan segera. Namun untuk menjalankan dan merampungkannya, pemerintah butuh dana yang relatif besar.

“Letak geografis dan bentuk negara (kepulauan) Indonesia menjadikan pemerintah butuh dana besar. Saya yakin apabila pembangunan infrastruktur selesai, biaya logistik dan transportasi akan jauh lebih murah, serta akan menjadikan daya saing kita lebih baik,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/12).

Baca Juga:
Prabowo Sebut Proyek Infrastruktur Bakal Banyak Diserahkan ke Swasta

Menurut Jokowi, biaya logistik Indonesia masih berkisar 250-300% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Penyebabnya, infrastruktur nasional yang masih buruk dan belum siap.

Dia menginginkan pembangunan infrastruktur bisa diselesaikan secepat mungkin. Pasalnya pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pembangunan prioritas yang diyakini Jokowi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain membenahi infrastruktur, Jokowi juga akan membenahi birokrasi di Indonesia. Salah satu contohnya, terkait dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran.

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

"Saya jengkel sekali dalam 2 tahun ini energi habis. Hampir 60 persen sampai 70 persen birokrasi kita, energi habis untuk urus SPJ," ungkapnya.

Jokowi mengaku saat melakukan peninjauan, sering ditemukan kondisi di mana para pegawainya tengah sibuk mengurus SPJ penggunaan anggaran. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 17 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Sebut Proyek Infrastruktur Bakal Banyak Diserahkan ke Swasta

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kebijakan Perpajakan dalam 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini