PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Tekan Biaya, Jokowi Minta Infrastruktur Segera Dibenahi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 06 Desember 2016 | 15:30 WIB
Tekan Biaya, Jokowi Minta Infrastruktur Segera Dibenahi

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah gencar membangun infrastruktur secara merata di Indonesia sehingga ekonomi daerah pun maju. Inilah yang menjadi keinginan utama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi mengatakan masih banyak proyek infrastruktur Indonesia yang harus dijalankan dengan segera. Namun untuk menjalankan dan merampungkannya, pemerintah butuh dana yang relatif besar.

“Letak geografis dan bentuk negara (kepulauan) Indonesia menjadikan pemerintah butuh dana besar. Saya yakin apabila pembangunan infrastruktur selesai, biaya logistik dan transportasi akan jauh lebih murah, serta akan menjadikan daya saing kita lebih baik,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/12).

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Menurut Jokowi, biaya logistik Indonesia masih berkisar 250-300% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Penyebabnya, infrastruktur nasional yang masih buruk dan belum siap.

Dia menginginkan pembangunan infrastruktur bisa diselesaikan secepat mungkin. Pasalnya pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pembangunan prioritas yang diyakini Jokowi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain membenahi infrastruktur, Jokowi juga akan membenahi birokrasi di Indonesia. Salah satu contohnya, terkait dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran.

Baca Juga:
Kebijakan Perpajakan dalam 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

"Saya jengkel sekali dalam 2 tahun ini energi habis. Hampir 60 persen sampai 70 persen birokrasi kita, energi habis untuk urus SPJ," ungkapnya.

Jokowi mengaku saat melakukan peninjauan, sering ditemukan kondisi di mana para pegawainya tengah sibuk mengurus SPJ penggunaan anggaran. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kebijakan Perpajakan dalam 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?