MALAYSIA

Tarif PPh Badan Didesak Agar Lebih Bersahabat

Redaksi DDTCNews | Jumat, 14 Juli 2017 | 15:55 WIB
Tarif PPh Badan Didesak Agar Lebih Bersahabat

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Tarif pajak penghasilan (PPh) badan Malaysia yang berlaku saat ini dinilai masih kurang bersahabat dengan lingkungan bisnis di Malaysia. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Tax Partner Ernst & Young Tax Consultants Sdn Bhd Malaysia Amarjeet Singh.

Menurutnya, pemerintah perlu untuk menyesuaikan tarif PPh badan menjadi lebih ‘friendly’ guna menarik lebih banyak bisnis dan agar tetap kompetitif dibanding beberapa negara ASEAN lainnya. Tarif PPh badan yang berlaku di Malaysia saat ini sebesar 24% sementara di Singapura 17%.

“Tarif PPh badan yang dibuat lebih bersahabat akan banyak menarik bisnis serta investor asing. Bisnis yang lebih banyak akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih besar,” katanya dalam seminar kebijakan pajak di Kuala Lumpur, Rabu (12/7).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Kendati demikian, Amarjeet mengatakan bahwa jika pemerintah Malaysia akan melakukan pemangkasan tarif PPh badan, maka penerimaan dari pajak barang dan jasa (Good and Services/GST) harus lebih stabil.

“Begitu penghasilan pajak dari GST lebih pasti, maka pemerintah bisa mempertimbangkan untuk melakukan penurunan pajak perusahaan,” ujarnya.

Beberapa sinyal yang mengkhawatirkan saat ini dinilai dapat menjadi ancaman potensial bagi sektor bisnis, dilansir dalam thesundaily.my, sinyal negatif tersebut berupa tidak stabilnya penerimaan dari GST, kontrol harga, dan pemotongan pajak.

Sisi baiknya, Malaysia memiliki sistem perpajakan yang lebih baik daripada Eropa, stabilitas politik, sistem insentif dan infrastruktur yang lebih baik. Faktor tersebut menjadi alasan untuk mendirikan perusahaan di negeri jiran. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 JANUARI 2025 - 04 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Rabu, 22 Januari 2025 | 09:25 WIB KURS PAJAK 22 JANUARI 2025 - 28 JANUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 15 Januari 2025 | 08:47 WIB KURS PAJAK 15 JANUARI 2025 - 21 JANUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Bergerak Dinamis, Rupiah Melemah Terhadap Dolar AS

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha