KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Tak Dinaikkan, BKF Siapkan Aturan Soal HJE yang Baru

Dian Kurniati | Senin, 11 November 2024 | 14:30 WIB
Tarif Cukai Rokok Tak Dinaikkan, BKF Siapkan Aturan Soal HJE yang Baru

Ilustrasi. Petani memanen tembakau di Sumberrejo, Bojonegoro, Jawa Timur, Senin(14/10/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Mada/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tidak berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 dan memilih untuk menyesuaikan harga jual eceran hasil tembakau atau rokok.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan harga jual. Saat ini, BKF juga sedang merumuskan peraturan mengenai harga jual eceran (HJE) yang berlaku pada tahun depan.

"Ini yang sedang kami siapkan pengaturannya terkait dengan HJE agar memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha dan juga tentunya persiapan penyediaan pita cukainya," katanya, dikutip pada Senin (11/11/2024).

Baca Juga:
Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Pemerintah sebelumnya menyatakan kenaikan HJE akan menjadi jalan tengah yang ideal ketika tidak terdapat perubahan tarif CHT pada 2025. Adapun penentuan HJE ini memiliki komponen fiskal yang mencapai 68%.

Komponen fiskal yang dimaksud terdiri atas 3 pungutan yang meliputi cukai, pajak rokok, dan PPN hasil tembakau. Sementara itu, komponen pembentuk HJE sisanya, berasal dari ongkos produksi dan keuntungan bagi perusahaan.

UU Cukai pun telah mengatur penentuan tarif cukai dan besaran HJE dilakukan secara komprehensif. Dalam penentuan tarif cukai dan besaran HJE, ada 4 hal utama yang dipertimbangkan pemerintah, yaitu kesehatan, industri, penerimaan negara, dan penanganan rokok ilegal.

Baca Juga:
‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Meskipun tanpa menaikkan tarif CHT, lanjut Febrio, tujuan pengendalian konsumsi hasil tembakau akan tetap berjalan melalui penyesuaian HJE. Sebab, kenaikan HJE juga berefek pada harga jual hasil tembakau sehingga makin tidak terjangkau.

"Beban masyarakat untuk membeli [tetap meningkat]. Jadi, jangan khawatir, karena HJE naik tetap dan akan dibuat agar makin tidak terjangkau," ujar Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto, beberapa waktu lalu. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini