Target Penerima Banpres Produktif Naik Jadi 15 Juta Usaha Mikro

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berencana menyalurkan bantuan presiden (banpres) produktif senilai Rp2,4 juta kepada 15 juta pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), lebih banyak dari rencana awal sebanyak 12 juta.

Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Kunta Nugraha mengatakan pemerintah pada tahap I berencana menyalurkan banpres produktif pada 9,1 juta UMK paling lambat 30 September 2020. Jumlah tersebut akan bertambah secara bertahap hingga mencapai target 15 juta UMK tahun ini.

"Rp2,4 juta untuk UMKM dengan target awal 9,1 juta UMKM, naik ke 12 juta, kemudian naik lagi ke 15 juta UMKM," katanya dalam webinar bertajuk Prospek Pemulihan Ekonomi Industri UKM, di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Kunta mengatakan penyaluran banpres produktif tersebut diharapkan mampu menjadi tambahan modal bagi para pelaku UKM yang saat ini turut mengalami tekanan berat akibat pandemi virus Corona.

Padahal, sambungnya, UMKM berkontribusi 61,1% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, menyerap 97% total tenaga kerja, dengan sumbangan ekspor 14.37%.

Menurut Kunta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahkan telah meneliti daya tahan bisnis UMKM yang semakin memburuk jika pandemi tidak tertangani hingga tahun depan.

Karena itu, pemerintah memberikan stimulus untuk menyelamatkan UMKM, termasuk banpres produktif yang menyasar UMK. "Pada 2020 stimulus kami lebih [diarahkan] agar UMKM tidak mati total. Minimal mati suri lah, dan saat ekonomi bergerak kembali mereka akan aktif kembali," ujarnya.

Meski menyebut ada penambahan jumlah penerima, Kunta belum menyebut ada perubahan anggaran banpres produktif, yang saat ini baru dialokasikan Rp28,8 triliun. Anggaran itu hanya mampu menjangkau 12 juta UMK.

Adapun syarat utama yang harus dipenuhi untuk memperoleh banpres produktif adalah memiliki usaha mikro-ultra mikro. Selain itu, pelaku usaha harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor induk kependudukan (NIK).

Kemudian pelaku usaha tersebut juga tidak memiliki kredit di perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, serta saldo di rekening banknya tidak melebihi dari Rp2 juta. (Bsi)