KABUPATEN BANYUMAS

Target PAD 2018 Dipatok Lebih Rendah, Ini Tanggapan DPRD

Redaksi DDTCNews | Jumat, 24 November 2017 | 11:15 WIB
Target PAD 2018 Dipatok Lebih Rendah, Ini Tanggapan DPRD

PURWOKERTO, DDTCNews – DPRD Kabupaten Banyumas merasa heran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 dipatok senilai Rp578,25 miliar atau lebih rendah dibandingkan realisasi PAD tahun 2017 melalui APBDP 2017 yang sebesar Rp726,3 miliar.

Ketua DPC PKS Kabupaten Banyumas Setya Ari Nugraha mengatakan target PAD tahun 2018 harus lebih besar dari tahun sebelumnya, tapi target PAD dalam RAPBD 2018 justru lebih rendah. Dia menilai keputusan itu sangatlah janggal karena realisasi PAD tahun 2017 sudah jauh melebihi rancangan target PAD 2018.

“Kenapa RAPBD tahun 2018 mematok PAD hanya sebesar Rp578,25 miliar, sementara PAD dalam APBDP 2017 sudah sebesar Rp726,3 miliar,” ujarnya dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Banyumas, Kamis (23/11).

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Menurutnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas perlu mengkaji ulang terkait regulasi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pasalnya banyak hotel, restoran, apartemen, kafe, kos eksklusif dan lainnya yang beroperasi dan belum terjangkau dengan kebijakan PDRD.

Maka dari itu, Setya mengakui akan terus mendorong kerja sama investasi yang mungkin bisa direalisasikan sebagai bentuk alternatif dalam meningkatkan realisasi PAD di luar pajak dan retribusi agar benar-benar dirintis dan dilaksanakan.

“Kami siap mendorong kerja sama investasi, mengingat potensinya yang besar terhadap peningkatan PAD Kabupaten Banyumas,” katanya.

Baca Juga:
Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Pada saat bersamaan, Fraksi Partai Golkar-Demokrat yang diwakili Dodet Suryandaru menyatakan target pajak daerah dan retribusi daerah sangat rendah. Dodet pun menegaskan Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) yang juga belum memberikan kontribusi lebih dalam meningkatan PAD.

“Target pajak dan retribusi kok sedikit. Kami juga mempertanyakan mengapa BUMD selama ini tidak maksimal meningkatkan PAD. Padahal BUMD ini kinerjanya setiap tahun harus lebih baik,” pungkas Dodet seperti dilansir radarbanyumas.co.id. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN PURWOREJO

Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Selasa, 24 Desember 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra