KEBIJAKAN PEMERINTAH

Target Jadi Negara Maju, Ekonomi RI Perlu Tumbuh 6% - 8% per Tahun

Dian Kurniati | Rabu, 12 Juni 2024 | 13:00 WIB
Target Jadi Negara Maju, Ekonomi RI Perlu Tumbuh 6% - 8% per Tahun

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (kiri) mengikuti Rapat Kerja dengan Komite IV DPD di Ruang GBHN, kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Indonesia harus melalui perjalanan yang panjang untuk dapat naik kelas menjadi negara maju atau high income country pada 2045.

Sri Mulyani mengatakan terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan agar pendapatan per kapita masyarakat terus meningkat sehingga tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

"Kita ada di level sekarang middle little bit upper, tetapi perjalanan dari sekarang di tingkat US$4.000 per kapita menuju katakanlah US$23.000 atau bahkan US$30.000 adalah perjalanan yang sangat panjang," katanya saat rapat dengan Komite IV DPD, dikutip pada Rabu (12/6/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sri Mulyani menuturkan pendapatan per kapita Indonesia baru berada di level US$4.806 pada 2023. Angka ini diharapkan menjadi US$23.500 pada 2040, sekaligus menandai Indonesia telah melampaui batas high income country di level US$22.800.

Pendapatan per kapita juga ditargetkan kembali naik menjadi US$30.300 pada 2045 atau ketika Indonesia tepat berusia 100 tahun. Pada tahun tersebut pula, Indonesia diharapkan menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia.

Agar mampu mencapai keluar dari middle income trap sebelum 2045, pertumbuhan ekonomi perlu diakselerasi menjadi 6% - 8% per tahun. Beberapa langkah yang dilaksanakan antara lain penguatan sumber daya manusia (SDM), perbaikan infrastruktur, serta reformasi kelembagaan.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Sri Mulyani menyebut perlu upaya keras agar Indonesia dapat menyusul negara seperti Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura menjadi negara maju. Saat ini, tak sedikit negara yang masuk ke dalam middle income trap selama bertahun-tahun seperti Meksiko dan Brasil.

"Itu adalah situasi di mana kita bisa memfokuskan policy, institusi, dan regulasinya menjadi relatif sangat fokus dan coordinated," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja