KINERJA PEMERINTAH

Tanggapi Kritik Kepemimpinan Jokowi, Ini Kata Luhut

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 22 Oktober 2016 | 20:11 WIB
Tanggapi Kritik Kepemimpinan Jokowi, Ini Kata Luhut Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Menanggapi berbagai kritik mengenai kinerja pemerintah selama 2 tahun ini, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai selama 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah cukup baik.

Menurutnya, pemerintah terus mendorong pemerataan melalui penyaluran dana desa sebesar US$54 miliar atau setara Rp705 triliun bagi 74 ribu desa di Indonesia.

“Usaha pemerintah dalam pemerataan berdampak pada kondisi gini ratio yang sudah berhasil diturunkan dari 0,41 menjadi 0,39 dan diharapkan bisa diturunkan lagi menjadi 0,38 – 0,35,” ujarnya, Jumat (21/10).

Dia menambahkan dari sisi pembangunan infstruktur, pemerintah sudah menggelontorkan dana hampir US$500 miliar dolar atau Rp6.528 triliun dalam waktu 5 tahun. Awalnya, angka itu sempat diragukan karena menimbulkan defisit anggaran yang cukup besar.

“Angka itu memang cukup spekulatif, tetapi dengan program amnesti pajak yang cukup sukses membuat anggaran tidak terlalu banyak terpengaruh,” tambahnya seperti dikutip laman Setkab.

Menurutnya, keberhasilan tax amnesty menunjukkan tingkat kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah cukup tinggi.

“Dengan kepercayaan investor, diharapkan tax ratio bisa berada di 14% - 15% dalam 2-3 tahun ke depan,” jelasnya.

Dia menekankan pemerintah cukup terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif dari masyarakat. Namun, dia meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan masukan dengan mengacu pada data yang valid.(Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?