KINERJA PEMERINTAH

Tanggapi Kritik Kepemimpinan Jokowi, Ini Kata Luhut

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 22 Oktober 2016 | 20:11 WIB
Tanggapi Kritik Kepemimpinan Jokowi, Ini Kata Luhut Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Menanggapi berbagai kritik mengenai kinerja pemerintah selama 2 tahun ini, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai selama 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah cukup baik.

Menurutnya, pemerintah terus mendorong pemerataan melalui penyaluran dana desa sebesar US$54 miliar atau setara Rp705 triliun bagi 74 ribu desa di Indonesia.

“Usaha pemerintah dalam pemerataan berdampak pada kondisi gini ratio yang sudah berhasil diturunkan dari 0,41 menjadi 0,39 dan diharapkan bisa diturunkan lagi menjadi 0,38 – 0,35,” ujarnya, Jumat (21/10).

Dia menambahkan dari sisi pembangunan infstruktur, pemerintah sudah menggelontorkan dana hampir US$500 miliar dolar atau Rp6.528 triliun dalam waktu 5 tahun. Awalnya, angka itu sempat diragukan karena menimbulkan defisit anggaran yang cukup besar.

“Angka itu memang cukup spekulatif, tetapi dengan program amnesti pajak yang cukup sukses membuat anggaran tidak terlalu banyak terpengaruh,” tambahnya seperti dikutip laman Setkab.

Menurutnya, keberhasilan tax amnesty menunjukkan tingkat kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah cukup tinggi.

“Dengan kepercayaan investor, diharapkan tax ratio bisa berada di 14% - 15% dalam 2-3 tahun ke depan,” jelasnya.

Dia menekankan pemerintah cukup terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif dari masyarakat. Namun, dia meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan masukan dengan mengacu pada data yang valid.(Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN