Tangani Dampak Bencana, Indonesia Pinjam Rp7 Triliun dari World Bank

JAKARTA, DDTCNews – World Bank menyetujui pemberian pinjaman senilai US$500 juta atau setara dengan Rp7,04 triliun kepada Indonesia untuk memperkuat respons keuangan terhadap bencana alam, risiko perubahan iklim, dan masalah kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pinjaman dari World Bank tersebut sangat penting untuk memperkuat tanggap bencana di Indonesia. Apalagi, Indonesia mengalami berbagai dampak dari sisi keuangan, fiskal, dan sosial akibat pandemi.

"Dukungan ini akan membantu pemerintah memberikan respon yang lebih tepat sasaran, tepat waktu, mengurangi dampak bencana, dan membantu melindungi kemajuan pembangunan," katanya dalam keterangan tertulis yang dirilis World Bank, Jumat (22/1/2021).

Sri Mulyani menambahkan perencanaan respons yang efektif terhadap bencana akan membantu melindungi masyarakat dan keuangan negara. Misal, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan yang sering menanggung beban bencana karena tinggal di daerah rawan bahaya, tidak memiliki akses pada layanan dasar, serta keterbatasan dana untuk mengatasi dampaknya.

Dengan dana pinjaman dari World Bank, pemerintah akan mematangkan Strategi Keuangan dan Jaminan Risiko Bencana Nasional dengan memperkuat ketahanan fiskal melalui Pooling Fund untuk Bencana atau skema pengumpulan dana untuk penanganan dampak bencana.

Sementara itu, Kepala Perwakilan World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen mendukung inisiatif tersebut. Dia meyakini ketersediaan dana yang cukup akan membuat pemerintah menangani bencana secara lebih cepat dan tepat sasaran.

"Ini terutama akan menguntungkan bagi mereka yang paling miskin dan paling rentan, yang paling terdampak bencana, yang seringkali langsung kehilangan mata pencaharian dan pendapatan, sehingga membuat mereka tetap miskin," ujarnya.

Bencana menjadi salah satu ancaman bagi kemajuan pembangunan Indonesia. Selama periode 2014—2018, pemerintah telah membelanjakan sekitar US$90 juta hingga US$500 juta atau Rp7 triliun per tahun untuk tanggap bencana dan pemulihan.

Sementara itu, pemda juga turut menanggung biaya hingga sekitar US$250 juta atau Rp3,5 triliun. Kebutuhan anggaran untuk tanggap bencana diperkirakan terus meningkat setiap tahun, salah satunya akibat perubahan iklim.

Proyek tanggap bencana juga akan didukung hibah dari Global Risk Financing Facility senilai US$14 juta untuk membantu pembangunan kapasitas teknis, sistem pengelolaan lingkungan dan sosial, serta pengadaan teknologi baru dalam pengelolaan Pooling Fund untuk Bencana. (rig)