AMERIKA SERIKAT

Tak Didukung Penuh, Biden Negosiasikan Kenaikan Tarif Pajak Korporasi

Muhamad Wildan | Sabtu, 17 April 2021 | 10:01 WIB
Tak Didukung Penuh, Biden Negosiasikan Kenaikan Tarif Pajak Korporasi

Presiden Amerika Serikat Joe Biden (Foto: Instagram.com/@joebiden)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Presiden AS Joe Biden mengatakan pemerintah membuka ruang untuk menegosiasikan kenaikan tarif pajak korporasi yang direncanakannya sejak kampanye.

Biden mengatakan kenaikan tarif pajak korporasi diperlukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Bila kenaikan tarif pajak korporasi dari 21% menjadi 28% dirasa terlalu tinggi, Biden mengatakan pemerintah bersedia mendengarkan masukan dan bernegosiasi dengan berbagai pihak.

"Diperlukan dana untuk ini [pembangunan infrastruktur, terdapat cara-cara lain untuk mengumpulkan dana. Saya bersedia untuk bernegosiasi," ujar Biden, dikutip Senin (12/4/2021).

Baca Juga:
Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Untuk diketahui, rencana kenaikan tarif pajak korporasi menjadi 28% tidak sepenuhnya didukung oleh Partai Demokrat. Terdapat beberapa anggota Senat AS dari Partai Demokrat seperti Joe Manchin yang mendukung kenaikan tarif hanya menjadi 25%, bukan 28% seperti rencana Biden.

Adapun rencana kenaikan tarif pajak korporasi dari Biden sepenuhnya ditentang oleh Partai Republik, pimpinan Partai Republik pada Senat AS Mitch McConnell mengatakan Partai Republik tidak memiliki rencana untuk mendukung kenaikan tarif pajak sedikitpun.

Rencana kenaikan tarif pajak korporasi ini juga masih ditolak oleh korporasi besar yang tergabung Business Roundtable. "Business Roundtable sepenuhnya menolak rencana kenaikan tarif pajak korporasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur," tulis asosiasi tersebut.

Baca Juga:
Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Menurut Business Roundtable, pemerintah dan parlemen selaku pembuat kebijakan seharusnya tidak mengeluarkan program yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di tengah masa pemulihan seperti saat ini.

Meski demikian, Business Roundtable menyatakan dukungannya terhadap agenda pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Biden. Asosiasi bisnis tersebut meminta kedua partai bersatu untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang ideal dan diharapkan. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

17 April 2021 | 23:29 WIB

Kenaikan tarif pajak korporasi ini harus mempertimbangkan banyak aspek apalagi di tengah masa pemulihan ekonomi dimana sangat penting untuk memberikan insentif/keringanan pajak agar para pelaku ekonomi tidak terbebani dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, negoisasi dan diskusi dengan banyak pihak sangat dibutuhkan sebelum mencanangkan kebijakan ini.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Jumat, 29 November 2024 | 19:15 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Harap Trump Batalkan Kebijakan Bea Masuknya

Rabu, 20 November 2024 | 17:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

AS Bakal Kenakan Bea Masuk Tinggi dan Potong Pajak, Ini Kata BI

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak