UU HPP

Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final UMKM, CV Masih Punya Insentif Pasal 31E

Muhamad Wildan | Senin, 15 November 2021 | 14:00 WIB
Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final UMKM, CV Masih Punya Insentif Pasal 31E

Pelaku UMKM merapikan tas jualannya saat Pameran UMKM MTQ V Korpri 2021 di MTQ Square, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (14/11/2021). Pameran tersebut bertujuan untuk mendukung pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing produk lokal. ANTARA FOTO/Jojon/YU

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak badan UMKM yang tahun depan tidak lagi bisa menggunakan skema PPh final PP 23/2018 masih punya insentif lain yang bisa dimanfaatkan. Mereka masih berkesempatan untuk memanfaatkan fasilitas Pasal 31E UU PPh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, wajib pajak badan dalam negeri dengan omzet hingga Rp50 miliar masih bisa memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% atas penghasilan kena pajak yang merupakan bagian dari peredaran bruto Rp4,8 miliar.

"UU HPP juga menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha UMKM baik orang pribadi maupun badan ... Wajib pajak badan UMKM tetap diberikan fasilitas penurunan tarif PPh badan sebesar 50% sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31E UU PPh," tulis Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam keterangan resminya, dikutip Senin (15/11/2021).

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Bila wajib pajak badan memiliki omzet belum melampaui Rp4,8 miliar, maka pengurangan tarif sebesar 50% dapat dimanfaatkan atas seluruh penghasilan kena pajak dari wajib pajak badan. Dengan tarif PPh badan yang saat ini sebesar 22%, maka tarif PPh badan bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas Pasal 31E adalah sebesar 11% saja.

Sebagaimana yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI serta telah tertuang dalam UU HPP, insentif Pasal 31E batal dihapus dari UU PPh.

Ketika UU HPP masih diusulkan dan dibahas, pemerintah memandang insentif Pasal 31E UU PPh sudah tidak relevan karena UMKM telah mendapatkan insentif PP 23/2018 dengan tarif sebesar 0,5% dari omzet.

Baca Juga:
Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Pasal 31E UU PPh sendiri adalah insentif yang lahir ketika pemerintah membahas UU 36/2008 bersama DPR. UU tersebut adalah perubahan keempat atas UU 7/1983 tentang PPh.

Pasal 31E ditambahkan oleh pemerintah ketika struktur tarif PPh badan diubah dari yang awalnya progresif menjadi tarif flat sebesar 28% dan turun menjadi 25% pada tahun pajak 2010 dan tahun-tahun selanjutnya.

Sebelum UU 36/2008, tarif PPh badan terdiri dari 3 layer. Atas lapisan penghasilan kena pajak hingga Rp50 juta, PPh badan yang dikenakan mencapai 10%. Untuk penghasilan di atas Rp50 juta hingga Rp100 juta, PPh badan yang dikenakan mencapai 15%. Atas penghasilan kena pajak di atas Rp100 juta, tarif PPh badan yang dikenakan mencapai 30%. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Minggu, 22 Desember 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?