AMERIKA SERIKAT

Tak Bayar Pajak, Anak Presiden AS Ini Terancam Penjara 17 Tahun

Muhamad Wildan | Minggu, 10 Desember 2023 | 11:30 WIB
Tak Bayar Pajak, Anak Presiden AS Ini Terancam Penjara 17 Tahun

Hunter Biden. (foto: Kenny Holston/The New York Times)

LOS ANGELES, DDTCNews - Putra Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Hunter Biden terancam dijatuhi hukuman pidana penjara selama 17 tahun karena menghindar dari kewajiban membayar pajak.

Dalam dokumen dakwaan, Hunter Biden dituduh belum membayar pajak US$1,4 juta selama 4 tahun, yakni pada tahun pajak 2016 hingga 2019. Hunter dituding lebih memilih menggunakan uang tersebut untuk membiayai gaya hidup mewahnya ketimbang membayar pajak.

"Pada 2016 hingga 15 Oktober 2020, terdakwa menggunakan uangnya untuk membeli obat-obatan terlarang, mobil mewah, pakaian, dan barang jadi lainnya. Singkatnya, apapun selain membayar pajak," bunyi surat dakwaan yang diajukan di Pengadilan Distrik California Tengah, dikutip pada Minggu (10/12/2023).

Baca Juga:
PMK Baru! Aturan Soal Restitusi Dipercepat Direvisi, Sesuaikan Coretax

Hunter tercatat memiliki penghasilan bruto senilai US$7 juta pada 2016 hingga 2020. Namun, Hunter diduga sengaja tidak membayar pajak pada 2016 hingga 2019 dengan tepat waktu meski memiliki dana untuk membayar sebagian ataupun seluruh pajak yang terutang.

Hunter beralasan tunggakan pajak pada 2016 hingga 2019 timbul karena kala itu dirinya sedang berjuang melawan kecanduan narkoba. Hunter pun mengaku sudah melunasi tunggakan pajak tersebut sejak 2018.

Meski tunggakan pajak sudah dibayar lunas, dakwaan tetap diajukan karena Hunter dituding telah melakukan pengelakan pajak. Sebab, pada periode tersebut Hunter diduga secara sengaja melaporkan pengeluaran pribadi sebagai pengeluaran bisnis.

Baca Juga:
Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Perlu dicatat, dakwaan terhadap Hunter diajukan oleh Jaksa David Weiss. Sebelum menangani kasus ini, Weiss menjabat sebagai kepala kejaksaan Delaware. Weiss dinominasikan sebagai jaksa di Delaware oleh presiden AS sebelumnya, Donald Trump.

Merespons dakwaan ini, pengacara dari pihak Biden, Abbe Lowell, menegaskan bahwa kliennya sudah melunasi utang pajaknya. Lowell justru menuding dakwaan terhadap Biden memiliki latar belakang politis. Lowell menuding Weiss telah tunduk pada tekanan politik dari Partai Republik.

"Jika nama belakang Hunter bukanlah Biden, dakwaan-dakwaan ini tidak akan diajukan," ujar Lowell seperti dilansir cnn.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:00 WIB KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan