AMERIKA SERIKAT

Tak Bayar Pajak, Anak Presiden AS Ini Terancam Penjara 17 Tahun

Muhamad Wildan | Minggu, 10 Desember 2023 | 11:30 WIB
Tak Bayar Pajak, Anak Presiden AS Ini Terancam Penjara 17 Tahun

Hunter Biden. (foto: Kenny Holston/The New York Times)

LOS ANGELES, DDTCNews - Putra Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Hunter Biden terancam dijatuhi hukuman pidana penjara selama 17 tahun karena menghindar dari kewajiban membayar pajak.

Dalam dokumen dakwaan, Hunter Biden dituduh belum membayar pajak US$1,4 juta selama 4 tahun, yakni pada tahun pajak 2016 hingga 2019. Hunter dituding lebih memilih menggunakan uang tersebut untuk membiayai gaya hidup mewahnya ketimbang membayar pajak.

"Pada 2016 hingga 15 Oktober 2020, terdakwa menggunakan uangnya untuk membeli obat-obatan terlarang, mobil mewah, pakaian, dan barang jadi lainnya. Singkatnya, apapun selain membayar pajak," bunyi surat dakwaan yang diajukan di Pengadilan Distrik California Tengah, dikutip pada Minggu (10/12/2023).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Hunter tercatat memiliki penghasilan bruto senilai US$7 juta pada 2016 hingga 2020. Namun, Hunter diduga sengaja tidak membayar pajak pada 2016 hingga 2019 dengan tepat waktu meski memiliki dana untuk membayar sebagian ataupun seluruh pajak yang terutang.

Hunter beralasan tunggakan pajak pada 2016 hingga 2019 timbul karena kala itu dirinya sedang berjuang melawan kecanduan narkoba. Hunter pun mengaku sudah melunasi tunggakan pajak tersebut sejak 2018.

Meski tunggakan pajak sudah dibayar lunas, dakwaan tetap diajukan karena Hunter dituding telah melakukan pengelakan pajak. Sebab, pada periode tersebut Hunter diduga secara sengaja melaporkan pengeluaran pribadi sebagai pengeluaran bisnis.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Perlu dicatat, dakwaan terhadap Hunter diajukan oleh Jaksa David Weiss. Sebelum menangani kasus ini, Weiss menjabat sebagai kepala kejaksaan Delaware. Weiss dinominasikan sebagai jaksa di Delaware oleh presiden AS sebelumnya, Donald Trump.

Merespons dakwaan ini, pengacara dari pihak Biden, Abbe Lowell, menegaskan bahwa kliennya sudah melunasi utang pajaknya. Lowell justru menuding dakwaan terhadap Biden memiliki latar belakang politis. Lowell menuding Weiss telah tunduk pada tekanan politik dari Partai Republik.

"Jika nama belakang Hunter bukanlah Biden, dakwaan-dakwaan ini tidak akan diajukan," ujar Lowell seperti dilansir cnn.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja