Tahun Politik, Sri Mulyani Minta Pengusaha Tidak Khawatir

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pelaku usaha tidak khawatir dengan momentum tahun politik.

Menurutnya, pemilihan umum pada 2019 bukanlah sebuah hambatan bagi investasi dan bisnis di Tanah Air. Apalagi, pemerintah terbukti telah berhasil mengelola perekonomian di tengah gejolak ekonomi dunia pada tahun lalu. Tahun ini, fokus kebijakan pemerintah menyasar sektor-sektor fundamental.

“Saya ingin memastikan bahwa tiga hal yaitu pemilu, kebijakan makro ekonomi, dan pertumbuhan kredit bukanlah hal yang seharusnya menjadi trade-off. Anda tidak perlu mengorbankan salah satu karena kondisi yang lain,” jelasnya dalam acara bertajuk ‘Fitch an Indonesia – Election, Macro Economy and Credit Market’, Rabu (20/3/2019).

Dia memastikan perekonomian Indonesia tetap kondusif di tahun politik 2019. Apalagi, Kementerian Keuangan bersama stakeholderterkait akan terus melanjutkan kebijakan fiskal yang mendukung iklim investasi dan meningkatkan daya saing melalui penguatan ekspor.

Tahun ini, sambungnya, pemerintah akan terus meningkatkan total belanja dengan dana senilai Rp2.490 triliun. Defisit anggaran didesain sebesar 1,83% dari produk domestik bruto (PDB) atau konsisten di bawah batas 2%.

“Kita akan menggunakan kebijakan fiskal tersebut dengan alokasi budget pada bidang-bidang yang fundamental bagi Indonesia dan perekonomiannya,” imbuh Sri Mulyani.

Adapun bidang-bidang fundamental tersebut, beberapa diantaranya mencakup bidang pemberdayaan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial. Pengurangan angka kemiskinan juga masuk di dalamnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang telah menjadi prioritas pemerintah sejak sekitar 5 tahun terakhir juga akan dilanjutkan. Beberapa strategi pemerintah yang dijalankan adalah mendorong keterlibatan sektor swasta (public-private partnership) dalam pembangunan infrastruktur yang menjangkau konektivitas antardaerah di Indonesia.

“Beberapa kebijakan fiskal yang diterapkan antara lain jaminan pemerintah (guarantee) dan skema pembayaran atas ketersediaan layanan (availability payment),” imbuhnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu. (kaw)