Tahun Pertama Prabowo, Belanja Pajak Diperkirakan Capai Rp445 Triliun

JAKARTA, DDTCNews - Belanja perpajakan pada tahun depan diperkirakan mencapai Rp445,5 triliun, naik 11,4% dibandingkan dengan belanja perpajakan tahun ini yang ditaksir sejumlah Rp399,9 triliun.

Menurut pemerintah, pertumbuhan belanja perpajakan tersebut disebabkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pembebasan PPh final UMKM khusus untuk wajib pajak orang pribadi dengan omzet maksimal Rp500 juta per tahun.

"Pembebasan PPh bagi orang pribadi dengan peredaran bruto di bawah Rp500 juta turut menaikkan belanja perpajakan cukup tinggi yang mencerminkan pemanfaatan yang baik dari kebijakan tersebut," bunyi Nota Keuangan RAPBN 2025, dikutip pada Minggu (18/8/2024).

Seperti tahun-tahun sebelumnya, lebih dari 50% dari total belanja perpajakan pada 2025 merupakan belanja PPN dan PPnBM. Pada tahun depan, belanja PPN dan PPnBM diproyeksikan mencapai Rp265,6 triliun.

Dari total belanja PPN dan PPnBM tersebut, sebesar 30% berasal dari insentif PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok, hasil perikanan, dan kelautan. Sementara itu, sebanyak 24,9% timbul akibat tidak disetorkannya PPN oleh pengusaha dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar.

Sementara itu, belanja PPh pada tahun depan ditaksir senilai Rp144,7 triliun. Beberapa insentif pajak yang berperan besar dalam belanja PPh antara lain pemberlakuan PPh final UMKM dan pembebasan PPh atas dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri.

Bila diperinci secara sektoral, belanja perpajakan 2025 bakal lebih banyak dinikmati oleh sektor manufaktur. Belanja perpajakan untuk sektor tersebut pada tahun depan diperkirakan mencapai Rp122,3 triliun.

Beberapa insentif pajak yang banyak dinikmati oleh sektor manufaktur antara lain PPh final UMKM, tidak diwajibkannya pemungutan PPN bagi pengusaha dengan omzet tak lebih dari Rp4,8 miliar, pembebasan bea masuk di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta pembebasan bea masuk atas barang modal. (rig)